Meskipun Cina, India, dan Indonesia menyumbang sepertiga dari seluruh emisi gas yang menyebabkan pemanasan global pada 2019, enam dari 10 negara yang paling terdampak oleh cuaca ekstrem dalam dua dekade pertama abad ini berada di Asia, menurut penelitian sebelumnya. Diperkirakan kerugian dan kerusakan properti mencapai $1,5 triliun di kawasan ini selama periode tersebut, termasuk banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya di Pakistan yang berdampak pada 33 juta orang tahun lalu.

Laporan tersebut memperkirakan bahwa 346.000 jiwa akan terselamatkan setiap tahunnya pada 2030 jika negara-negara berkembang di Asia memenuhi tujuan mereka untuk beralih ke energi bersih, yang mengarah pada pengurangan polusi udara. Laporan ini juga memproyeksikan manfaat sosial dan ekonomi dari peralihan ini setara dengan lima kali lipat biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Namun, investasi dalam energi bersih masih kurang. Negara-negara berkembang di Asia menghabiskan $116 miliar pada 2021 untuk menyubsidi bahan bakar fosil--jauh lebih banyak daripada subsidi untuk energi terbarukan. Raitzer mengatakan, koordinasi internasional sangat penting untuk mengubahnya.

"Untuk mengurangi emisi secara efisien, subsidi yang tidak tepat untuk bahan bakar fosil yang ada saat ini harus dihapuskan dan tidak boleh ada batu bara baru," kata Raitzer.

Pakar energi lainnya setuju.

"Banyak pembangunan di Asia terkait dengan sistem bahan bakar fosil, dan ini menjadi masalah," ujar Swati D'Souza, analis energi yang berbasis di New Delhi dari Institute for Energy, Economics and Financial Analysis yang telah meneliti transisi energi di Asia selama hampir satu dekade.

D'Souza bilang, investasi baru dalam bahan bakar fosil harus dihindari.

"Mereka akan menjadi aset yang terlantar dan biaya untuk menanganinya akan dibebankan kepada pemerintah dan pada akhirnya kepada masyarakat lokal dan rakyat," katanya.

Laporan tersebut mengatakan, $397 miliar telah diinvestasikan dalam transisi energi bersih di negara-negara berkembang di Asia, tetapi investasi tahunan rata-rata sebesar $707 miliar diperlukan di negara-negara tersebut untuk menjaga suhu global agar tidak naik lebih dari 2 derajat Celcius (3,6 derajat Fahrenheit) yang diserukan dalam perjanjian Paris untuk menghindari dampak-dampak terburuk perubahan iklim.

Laporan ini merekomendasikan pengurangan subsidi untuk bahan bakar fosil, menetapkan harga untuk emisi gas rumah kaca dan memberikan lebih banyak insentif kebijakan untuk energi bersih. Laporan tersebut mengatakan bahwa harga karbon sebesar $70 per ton setara karbon dioksida pada 2030 dan $153 pada 2050 akan membantu mencapai target nol karbon.

Harga karbon bisa dalam berbagai bentuk, namun secara umum merupakan cara untuk membuat perusahaan atau pemerintah membayar potensi biaya perubahan iklim--gelombang panas, hujan di luar musim, efek kesehatan--yang diperburuk oleh emisi mereka.

"Menunda-nunda dengan menunggu hingga setelah tahun 2030 untuk mengurangi emisi secara signifikan tidak akan menjadi kepentingan terbaik bagi kawasan ini atau dunia," ujar Raitzer.