Tidak hanya tutupan lahan, dinamika perubahan pada tutupan lahan yang terjadi di suatu daerah juga disediakan pada platform ini. Seperti perubahan pada kawasan hutan menjadi pertanian, lahan terbuka, perumahan, semak belukar, bahkan platform ini mampu merekam aktivitas pertambangan atau lahan terbuka di dalam kawasan hutan.

"Hadirnya platform ini, sangat membantu CSO (civil society organization) di daerah, bahkan bagi masyarakat akar rumput yang sering menjadi pihak yang dirugikan dari aktivitas perkebunan skala besar dan pertamabangan. Selain itu, membatu penggiat lingkungan bahkan bagi Dinas Kehutanan untuk menindak secara hukum bagi perusahaan perkebunan dan pertambangan yang melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan," kata Egi, Rabu (10/11/2021).

Egi menjelaskan, selain menginterpretasikan tutupan lahan melalui pengambilan contoh kelas lahan menggunakan citra lansat di wilayah pengamatan masing-masing. CSO juga akan terlibat langsung dalam melakukan cek lapangan, untuk memverifikasi tutupan lahan yang telah dihasilkan. Sehingga data yang dihasilkan platform ini akurat dan kredibel.

"Platform ini tidak hanya berhenti di koleksi 1, melainkan dapat berlanjut ke versi-versi berikutnya sehingga setiap penduduk Indonesia mengetahui gambaran dari keadaan tutupan di Negaranya dan dengan platform ini juga dapat membantu penegakan hukum dan pegangan bagi masyarakat dalam merebut hak-haknya atas tanah mereka dalam ancaman ekspansi perizinan perkebunan dan pertambangan skala besar," terang Egi.

Muhamad Habibi dari Save Our Borneo (SOB) menilai, Mapbiomas Indonesia sangat membantu masyarakat sipil dalam upaya pemantauan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk di Pulau Kalimantan. Dengan adanya platform ini, masyarakat sipil dapat melihat perubahan tutupan lahan dan dinamikanya selama rentang puluhan tahun.

Sejauh ini, lanjut Habibi, tidak banyak platform yang menyajikan data perubahan tutupan lahan di Indonesia. Selain itu, pemerintah selama ini juga tidak cukup terbuka dengan data-data terkait pengelolaan sumber daya alam dan perubahan tutupan lahan. Sehingga masyarakat sipil kesulitan dalam memperoleh data-data tersebut.

"Oleh karena itu, Mapbiomas Indonesia dengan data-data yang dihasilkannya, menjadi alternatif bagi masyarakat sipil dalam memperoleh data-data tersebut. Selain itu, Mapbiomas menjadi sarana pembanding terhadap data-data pemerintah," kata Habibi, Rabu (10/11/2021).

Habibi mengakui, sebagai pihak yang ikut terlibat dalam pembangunan Mapbiomas ini, pihaknya memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru dalam menghasilkan peta tutupan lahan dalam periode waktu selama 20 tahun. Habibi berharap Mapbiomas yang merupakan karya bersama ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam pemantauan tutupan lahan. Habibi juga berharap ke depan nanti ada peningkatan kapasitas kemampuan masyarakat sipil untuk pengembangan Mapbiomas.

"Platform ini diharapkan dapat terus berkembang untuk menghasilkan data-data terbaiknya."

Di Sulawesi Andhika Jounastya dari Yayasan Kompas Peduli Hutan (Komiu) mengatakan, Mapbiomass Indonesia merupakan sebuah terobosan teknologi untuk memantau tutupan lahan se-Sulawesi. Apalagi, Sulawesi merupakan wilayah yang dipenuhi tambang nikel, komoditi unggulan untuk Indonesia.

"Mapbiomas bisa menjadi alat untuk mengukur dan mengantisipasi perubahan iklim," kata Andhika, Rabu (10/11/2021).

Andika memandang, pelibatan 9 lembaga masyarakat sipil daerah dalam pembangunan data Mapbiomas akan menjadi akses bebas untuk publik. Yang mana setiap orang dapat menggunakan datanya.

Andhika berharap pembangunan rendah karbon di Pulau Sulawesi dapat terwujud. Kemampuan Mapbiomas Indonesia yang mampu memberikan informasi transisi tutupan lahan, sangat berguna jika dibandingkan dengan indeks karbon regional.