Sedangkan di sisi lain, berdasarkan penjelasan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dokumen tersebut telah diserahkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jatim kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM pada 18 Agustus 2021.

"Itu dia, celah (transisi kewenganan) aturan sepertinya digunakan untuk saling lempar. Sikap diam dan saling lempar ini menandakan buruknya tata kelola pemerintahan, khususnya dalam permasalahan izin tambang di Trenggalek."

Mukti melanjutkan, masa transisi, baik pergantian pimpinan daerah maupun transisi kewenangan pemberi izin, seolah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk meloloskan izin tambang PT SMN yang ia anggap tidaklah masuk akal.

"Terlebih lagi yang mencederai hati kami sebagai masyarakat Trenggalek adalah statement yang dikeluarkan oleh Sugeng Mijianto, Direktur Mineral KESDM dalam rekaman zoom yang menyatakan bahwa sumber daya alam ada yang nganggur."

Menurut Mukti, sejak masa eksplorasi sebenarnya masyarakat Trenggalek sudah menolak keberadaan PT SMN. Bahkan dulunya di wilayah Kecamatan Kampak dan Kecamatan Munjungan, yang masuk area pertama rencana operasi dalam IUP OP PT SMN, masyarakat setempat menghalau para surveyor yang datang tanpa pemberitahuan atau izin kepada pemilik lahan.

Saat ini, lanjut Mukti, masyarakat di wilayah yang masuk dalam areal operasi produksi PT SMN, masih bersikap waspada terhadap segala aktivitas ataupun kegiatan PT SMN. Meskipun hingga kini belum ada pergerakan yang mengarah ke kegiatan eksploitasi.

"Tapi belakangan, infonya atau kasak-kusuknya orang PT SMN sudah mulai datang lagi melakukan pendekatan di sekitar tapak."

Mukti mengaku kecewa dengan keputusan Gubernur Jatim saat menerbitkan IUP OP untuk PT SMN. Sebelum menandatangani izin tambang PT SMN itu, Gubernur Jatim seharusnya lebih dulu memahami duduk permasalahan yang terjadi, terutama soal pemenuhan prosedur dan analisis lingkungan dalam proses-proses perizinan tambang.

"Apakah proses-proses sudah benar dan tepat? Terlebih lagi soal yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas," kata Mukti.

Terpisah, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim F. Tri Jambore Christanto atau karib disapa Rere mengatakan, pihaknya tengah mendorong beberapa upaya legal, termasuk penyusunan opini hukum dan mendukung Bupati Trenggalek menggunakan mekanisme eksekutif review untuk meninjau ulang perizinan yang sudah dikeluarkan.

"Karena temuan catatan pelanggaran yang kami temukan termasuk pelanggaran terhadap RTRW (rencana tata ruang wilayah) dan regulasi kawasan lindung," kata Rere, Selasa (14/9/2021).

Rere menguraikan, setelah UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 diterbitkan, pemerintah kabupaten dan provinsi memang tidak lagi memiliki kewenangan terkait perizinan tambang. Akan tetapi sebagai kepala daerah, apabila diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran regulasi perizinan maka baik bupati maupun gubernur dapat memberikan kajian ulang atau eksekutif review.

"Eksekutif review ini bisa menjadi dasar pemerintah pusat mengevaluasi izin yang sudah keluar. Jika meman ada pelanggaran dalam keluarnya izin tadi, izinnya bisa dihentikan."

Langkah lainnya, imbuh Rere, pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan. Karena pemerintah daerah memiliki hak untuk menggugat apabila dinilai ada potensi perusakan terhadap lingkungan di wilayahnya akibat terbitnya suatu perizinan.

Untuk saat ini, secara umum ada kekhawatiran dan penolakan operasi produksi PT SMN di masyarakat dari setidaknya dua kecamatan yang masuk wilayah konsesi, yakni Kecamatan Kampak dan Kecamatan Watulimo. Penolakan di wilayah yang masuk dalam konsesi PT SMN ini bahkan sudah berlangsung sejak 2016 lalu saat izin PT SMN masih eksporasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Trenggalek Nur Arifin mengirim Surat Nomor 500/1180/406.002.1./2021 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, pada 18 Mei 2021 lalu. Isinya memohon agar dilakukan peninjauan kembali terhadap peberbitan IUP OP PT SMN.

Dalam surat tersebut Bupati Nur Arifin menyampaikan sejumlah alasan yang melatari permohonan itu diajukan. Yang pertama, PT SMN sebagai pemegang IUP OP sampai dengan Surat Permohonan Bupati Trenggalek itu dibuat, belum juga menyelesaikan pembayaran Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang.

Sementara IUP OP yang diberikan kepada PT SMN, melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor P2T/57/15.02/VI/2019, sudah terbit sejak 24 Juni 2019. Artinya hampir 2 tahun berlalu sejak IUP OP untuk PT SMN itu diterbitkan.

Padahal berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur, persetujuan IUP OP akan diserahkan setelah pihak yang diberikan izin, dalam hal ini PT SMN, telah menyerahkan bukti telah membayar Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang.

Selanjutnya, Bupati Nur Arifin menyebut, IUP OP PT SMN seluas 12.813,41 hektare--sekitar 10 persen dari luas wilayah Kabupaten Trenggalek yang seluas 120 ribu hektare--itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, tidak sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032, khususnya pada kawasan yang memiliki fungsi lindung, yaitu Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Lindung Karst, Kawasan Rawan Longsor dan sempadan sungai.

Kemudian penerbitan IUP OP PT SMN juga tidak didasarkan kajian dampak sosial--penerimaan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan emas--karena berada pada kawasan budidaya, tempat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, berupa pemukiman perkotaan dan sawah tadah hujan.

Hasil tumpang susun atau overlay terhadap Dokumen Hasil Kajian Evaluasi Geologi Lingkungan Kawasan Karst Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 yang dibuat Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap IUP OP PT SMN, menunjukkan bahwa lokasi pertambangan berada pada Kawasan Lindung Karst seluas sekitar 1.000 hektare yang memiliki fungsi lindung.

Terakhir, adanya aspirasi masyarakat yang menolak aktivias pertambangan emas PT SMN di Kabupaten Trenggalek yang dituangkan dalam petisi Pernyataan Sikap dan Tuntutan Aliansi Rakyat Trenggalek.

Untuk diketahui, IUP OP PT SMN ini diberikan dengan masa waktu selama 20 tahun. Ada 9 kecamatan yang akan terdampak aktivitas pertambangan, yaitu Tugu, Karangan, Suruh, Pule, Dongko, Gandusari, Munjungan, Kampak, dan Watulimo.

Berdasarkan dokumen perencanaannya, perusahaan yang saham mayoritasnya berasal dari sebuah perusahaan Australia itu tahun ini berencana akan melakukan pekerjaan di dua lokasi, yakni Sentul dan Buluroto, di Desa Karangrejo dan Ngadimulyo Kecamatan Kampak.

Lahan yang akan dieksploitasi pada tahap pertama ini kurang lebih 357,79 hektare, dengan 101,5 hektare untuk pembangunan fasilitas. Bila dirinci, pembukaan tambang di Pit South Buluroto seluas 1,6 hektare, Pit West Sentul 5,74 hektare, Pit East Sentul 3,11 hektare dengan lokasi penimbunan batuan penutup dan tanah pucuk 23,77 hektare.

Lalu, ada pembangunan jalan tambang seluas 14 hektare, jalan akses 6 hektare, dam untuk tailing 11,5 hektare, dam air 18,76 hektare, gudang bahan peledak 2 hektare, dan gudang bahan bakar 1 hektare. Selanjutnya, pembangunan kantor administrasi dan operasi 2,9 hektare, pabrik pengolahan mineral 5,4 hektare dan beberapa fasilitas lainnya.

Terpisah, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah provinsi sudah tidak memiliki kewenangan lagi dalam perizinan pertambangan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Pertambangan Minerba yang baru, perizinan pertambangan seluruhnya menjadi kewenangan Kementerian ESDM.

"Kewenangan saat ini sudah di Kementerian ESDM. Semenjak dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Minerba, maka tertanggal 20 Desember 2020 seluruh kewenangan terkait perizinan tambang ditarik ke pusat, pemerintah provinsi tidak ada kewenangan lagi," terang Khofifah, Kamis (9/9/2021).

Khofifah kemudian menyampaikan kronologi perizinan PT SMN. Berdasarkan kronologinya, PT SMN diketahui sudah mendapat perizinan tambang, dalam bentuk kegiatan eksplorasi, dari Bupati Trenggalek, seluas sekitar 17.586 hektare, pada 28 Desember 2005.

Dua tahun kemudian, 14 Desember 2007, Bupati Trenggalek menerbitkan SK tentang Kuasa Pertambangan Perpanjangan dengan Perluasan Eksplorasi Emas kepada PT SMN seluas 30.044 hektare. Proses perizinan petambangan PT SMN selanjutnya terus berlanjut, hingga pada pada 24 Juni 2019 diterbitkan IUP Operasi Produksi tentang Pertambangan Emas PT SMN yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Jatim.

Berikutnya, pada 28 Mei 2021, terbit surat dari Dirjen Minerba kepada Dinas ESDM Provinsi Jatim tentang Penempatan Jaminan Reklamasi PT SMN. Yang mana PT SMN melakukan pembayaran di Bank Mandiri sebesar USD725.958,10 untuk Jaminan Reklamasi dan USD213.263,05 untuk Jaminan Pascatambang.

Terakhir, pada 18 Agustus 2021, DPMPTSP Provinsi Jatim menyerahkan Dokumen IUP Operasi Produksi PT SMN kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kronologi Perizinan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN)

Sumber: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa