“Aturan ini akan menjadi ancaman kesehatan bagi warga Kota Bengkulu dan ancaman keselamatan sumber penghidupan bagi nelayan pesisir barat Sumatera,” kata ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar yang juga anggota Koalisi Langit Biru, Kamis, 17 Maret 2021.  

Di Samarinda, Kalimantan Timur, puluhan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menyerukan hal serupa. Unjuk rasa di depan kantor gubernur Kalimantan Timur itu mendesak agar pemerintah provinsi menolak kebijakan lantaran dianggap berpotensi memperparah pelanggaran pengelolaan limbah oleh korporasi. 

Aksi massa itu meminta agar Presiden Jokowi membatalkan aturan tersebut. Menurut juru bicara aksi Buyung Marajo, saat ini terdapat 1.400 izin pertambangan di Kalimantan Timur dengan luas 5,2 juta hektare. 

Keluarnya fly ash and bottom ash dari daftar kategori limbah B3 dikhawatirkan mempengaruhi pengelolaan limbah tersebut. Akibatnya kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur dapat bertambah.  

“Harus dikembalikan bahwa itu adalah limbah berbahaya,” kata Buyung, dikutip suarakaltim, Kamis, 17 Maret 2021. 

Di Kota Padang, belasan individu yang menamakan diri Gerakan Suara Rakyat Sumatera Barat membentangkan poster bertuliskan “Presiden Harus Mencabut Kebijakan Ugal-ugalan yang Mengubah Limbah B3 (FABA) Menjadi Limbah Non-B3” di depan kantor gubernur. 

Salah satu peserta aksi, Gusrinal, berasal dari Desa Sijantang Koto, Sawahlunto, mengatakan sehari-hari menghirup abu terbang batubara dari PLTU Ombilin yang berlokasi di dekat desanya. 

Menurut Gusrinal, warga Desa Sijantang Koto kerap mengalami kulit gatal dan iritasi mata. Selain itu, warga juga banyak mengidap penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Gusrinal mengklaim, gangguan penyakit tersebut disebabkan oleh abu terbang dan abu padat batubara dari PLTU Ombilin. 

“Makanan kami seringkali dipenuhi abu terbang yang masuk melalui ventilasi dan celah rumah. Apakah mungkin kami terus-terusan mengonsumsi abu? Dan apakah makanan kami yang terkontaminasi itu tidak berbahaya jika kami makan?” tutur Gusrinal dalam siaran pers, Rabu, 16 Maret 2021. 

Gerakan Suara Rakyat mengatakan, kesehatan masyarakat menurun setelah PLTU Ombilin beroperasi. Data Badan Pusat Statistik 2020 menyebut ISPA menempati urutan teratas dalam daftar 10 penyakit terbanyak di seluruh puskesmas di Sawahlunto, dengan persentase sebesar 18.72 persen atau sebanyak 12.660 kasus. 

Pada tahun yang sama, terdapat 135 kasus pneumonia yang dirawat inap di rumah sakit daerah di Sawahlunto. Sementara itu di Kecamatan Talawi, Sawahlunto, jumlah kasus ISPA mencapai 5.038 kasus atau 22.19 persen. 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Wendra Rona Putra menyebut penghapusan FABA dari kategori limbah B3 sebagai kemunduran dari komitmen pemerintah dalam memenuhi hak atas lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. 

Menurutnya, kebijakan tersebut akan semakin mengancam kesehatan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU. Pihaknya khawatir, pengelolaan limbah FABA semakin buruk. 

“Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut kebijakan yang menghapus FABA sebagai limbah B3,” kata Wendra. 

Sebelumnya FABA dikategorikan sebagai limbah B3 karena mengandung berbagai senyawa beracun, seperti arsenik, selenium, timbal, merkuri, dan radium. Dunia medis menyebut senyawa tersebut dapat merusak fungsi organ tubuh manusia, mulai dari paru-paru, jantung, hingga syaraf. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan FABA dari PLTU batu bara tidak memenuhi kriteria limbah B3. KLHK mengklaim, abu terbang batu bara dari PLTU telah melalui proses pembakaran bersuhu tinggi sehingga unburned coal bersifat minimal dan stabil jika disimpan.