LIPUTAN KHUSUS:
Jokowi Buka Sawah di Lahan Gambut, Walhi: Ulang Kesalahan Orba
Penulis : Betahita.id
Walhi memprotes rencana Presiden Jokowi membuka sawah di atas lahan gambut, yang mengulang kesalahan Orda Baru.
Gambut
Kamis, 30 April 2020
Editor :
BETAHITA.ID - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memprotes rencana Presiden Joko Widodo membuka sawah baru di lahan basah dan gambut di Kalimantan. Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana meminta Jokowi tidak mengulang kesalahan masa lalu.
"Berhenti gunakan pandemi sebagai alasan untuk mengeksploitasi," kata Wahyu dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 29 April 2020.
Rencana pembukaan sawah baru ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, Jokowi meminta BUMN dan daerah, serta Kementerian Pertanian, untuk membuka sawah baru di 900 ribu hektare lahan basah dan gambut di Kalimantan Tengah. Tujuannya untuk mencegah ancaman krisis pangan.
Wahyu melanjutkan, ada tiga alasan Walhi memprotes rencana ini. Pertama, proyek sejenis sudah pernah dilakukan pemerintah sebelumnya yaitu pada masa Orde Baru dengan nama proyek “lahan gambut sejuta hektar”. Proyek ini dimulai tahun 1995 dan diputuskan berakhir 2001.
Menurut Wahyu, keputusan untuk mengakhiri proyek dilakukan akibat ketidakpahaman akan ekosistem gambut. Akibatnya, pada masa akhir proyek, APBN senilai Rp 1,6 triliun disedot dan tidak punya dampak signifikan pada ketersediaan pangan.
Kedua, ketidakpedulian dan ketidakpahaman akan ekosistem rawa gambut hanya akan menyebabkan bencana ekologis yang makin meningkat. Menurut Wahyu, rusaknya ekosistem gambut juga jadi biang kebakaran hutan dan lahan. Dalam catatan Walhi sepanjang 2019, 36.952 hotspot terekam berada pada KHG (Kesatuan Hidrologi Gambut)
Wahyu mengatakan ekosistem gambut memiliki fungsi hidrologis esensial. Maka jika terjadi kekeringan, ekosistem ini punya potensi terbakar, bahkan kebanjiran pada musim penghujan. "Belum lagi karbon yang terlepas dari ekosistem gambut yang rusak memperbesar resiko bencana ekologis," kata dia.
Ketiga, urusan pangan harusnya diserahkan kepada petani dengan memberikan hak atas tanah. "Apa kabar perhutanan sosial dan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) yang katanya menjadi program unggulan presiden, tetapi tidak berbanding lurus dengan capaian di lapangan?" kata Wahyu.
Wahyu juga mempertanyakan hasil dari program cetak sawah dengan TNI yang dikerjakan Kementerian Pertanian. "Pada saat yang sama petani kesulitan lahan dan tidak jarang berhadapan dengan konflik agraria," ujarnya.
Share
