Para calon di Provinsi Maluku Utara adalah: 

1. Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan

Grafis rekam jejak paslon Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan. Data: Jatam

Kandidat ini diusung oleh PDIP, Partai UMMAT dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Husain Alting adalah Sultan Tidore yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019 - 2024. Ia merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam peletakan batu pertama pembangunan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Teluk Weda.

Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Kota Ternate pada 2016. Menurut Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, saat itu harta kekayaannya sebesar Rp 173 juta. Saat mencalon anggota DPD pada 2018, hartanya meningkat menjadi Rp 759 juta dan turun menjadi Rp 706 juta pada 2019. Pada tahun pertama menjabat anggota DPD pada 2019, harta kekayaannya turun menjadi Rp 573 juta, lalu meningkat lagi setahun setelahnya sebesar Rp 760 juta dan terus meningkat. 

Pada periode 31 Desember 2023, hartanya telah menembus Rp 1,7 miliar. Lonjakan cukup tajam terjadi pada 2023 mengingat pada 2022, ia melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 760 juta.

Rekam Jejak kandidat Aliong Mus dan Sahril Tahir. Sumber Jatam

2. Aliong Mus dan Sahril Tahir

Kandidat ini diusung oleh partai pemerintahan saat ini, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Perindo, Partai Garuda, dan PBB. Aliong merupakan Bupati Taliabu selama dua periode, terhitung sepanjang 2015 - 2024. Kabupaten Taliabu kini dikepung izin ekstraktif, yakni 26 izin pertambangan yang menguasai sekitar 75 persen daratan Pulau Taliabu. Sedangkan di Kepulauan Sula, di atas Pulau Mangoli dibebani 10 izin tambang bijih besi yang nyaris menguasai 90 persen dari luas dari pulau itu.

Aliong Mus masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Sashabila Mus dan Citra Puspasari Mus yang bertarung mendapatkan kursi Bupati Taliabu, sementara di Kepulauan Sula ada Fifian Adeningsi Mus yang kembali bertarung dalam Pilkada Kepulauan Sula.

Selain itu, ia memiliki hubungan kekerabatan dengan Alien Mus, politikus Golkar yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 dan menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Maluku Utara. Ada pula Ahmad Hidayat Mus, politikus Partai Golkar yang pernah ditangkap KPK pada 2018. Aliong Mus juga bersaudara dengan Agriati Yulin Mus yang kini duduk sebagai anggota DPRD Maluku Utara dari Golkar.

Rekam jejak Muhammad Kasuba dan Basri Salama. Sumber: Jatam

3. Muhammad Kasuba dan Basri Salama

Pasangan ini didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hanura. Muhammad Kasuba yang bertarung sebagai Gubernur Maluku Utara merupakan adik kandung mantan Gubernur Maluku Utara yang terbukti melakukan korupsi, Abdul Ghani Kasuba. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan dua periode 2005-2016. Sebelum itu, ia menjabat sebagai anggota DPRD Maluku Utara dari PKS dengan periode jabat selama 1999 – 2001 dan 2001 – 2005.

Dalam rekam jejaknya sebagai Bupati Halmahera Selatan selama satu dekade itu, setidaknya terdapat 6 IUP nikel yang tercatat terbit pada masa kepemimpinannya, yakni:

1. PT Anugerah Bukit Besar
2. PT Intim Mining Sentosa
3. PT Aneka Tambang Resources
4. PT Serongga Sumber Lestari
5. PT Intim Mining Sentosa
6. PT Obi Putra Mandiri

Rekam jejak Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe. Sumber: Jatam

4. Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe

Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe adalah pasangan calon yang diusung oleh Partai NasDem, PPP, Demokrat, PKB, PAN, Gelora, Buruh, dan PSI. Paslon ini memiliki latar belakang yang berbeda di mana Sherly Tjoanda Laos merupakan seorang pebisnis sedangkan Sarbin Sehe berlatar sebagai seorang birokrat yang sebelumnya bekerja di Kementerian Agama. Sherly Tjoanda Laos adalah calon gubernur yang menggantikan suaminya Benny Laos karena meninggal akibat kecelakaan saat kampanye.

Sherly akan mendapatkan warisan seluruh harta dan kekayaan Benny Laos, termasuk bisnisnya. Benny Laos tercatat memiliki 90 persen saham di PT Amazing Tabara, perusahaan tambang emas dengan luas konsesi 4.655 hektare di Kecamatan Pulau Obi, Halmahera Selatan. Izinnya dikeluarkan oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dengan SK Nomor 502/7/DPMPTSP/XI/2018.

Benny Laos juga tercatat sebagai pengelola di PT Indonesia Mas Mulia, perusahaan tambang emas dengan luas konsesi 4.800 hektare di Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Izinnya juga dikeluarkan oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dengan SK IUP - OP Nomor: 502/5/DPMPTSP/2018.

Tangan Kasuba di Pilkada Halmahera Selatan

Di Pilkada Halmahera Selatan ada dua nama yang terhubung dekat dengan Muhammad Kasuba. Mereka adalah Hasan Ali Bassam Kasuba yang merupakan anak kandungnya, sedangkan Bahrain Kasuba merupakan keponakannya.

Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin

Hasan Ali Bassam Kasuba yang merupakan putra sulung Muhammad Kasuba, berpasangan dengan Helmi Umar Muchsin di nomor urut tiga dengan pengusung PKS, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Hasan Ali Bassam Kasuba pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Halmahera Selatan periode 2020 – 2023, kemudian menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan di sisa masa jabatan 2023 – 2024 menggantikan Usman Sidik yang meninggal.

Sedangkan Helmi Umar Muchsin tercatat sebagai politikus PAN dan Partai NasDem. Ia juga pernah menduduki kursi DPRD Maluku Utara periode 2019 – 2024. Helmi merupakan ipar dari Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat. Ricky adalah mantan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pemda Halmahera Timur, yang diduga mengeluarkan rekomendasi penyesuaian RTRW Halmahera Timur tanpa dibahas di DPRD untuk mengakomodasi ruang tambang bagi perusahaan nikel PT Priven Lestari. Ricky terlibat dalam memenangkan Muhammad Kasuba – ayah dari Hasan Ali Bassam Kasuba yang berpasangan dengan Helmi di Pilkada Halmahera Selatan – pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara.

Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman Bahrain Kasuba yang merupakan sepupu Bassam Ali Kasuba, juga bertarung dalam pilkada Halmahera Selatan. Bahrain

Kasuba menggandeng Umar Hi. Soleman sebagai calon wakil bupati. Pasangan calon nomor urut satu ini diusung oleh Partai Gerindra dan Golkar. Keponakan AGK ini pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Halmahera Selatan periode 2009– 2014 dan sebagai Bupati Halmahera Selatan periode 2016– 2021. Selama menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan, Bahrain tercatat pernah menerbitkan satu izin tambang pasir besi yaitu PT Bela Sarana Permai yang berlokasi di Pulau Obi.

Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Pilkada Halmahera Timur hanya diikuti oleh dua pasangan calon, di mana keduanya memiliki afiliasi dengan industri ekstraktif, terutama tambang nikel yang menjarah habis bentang alam Halmahera Timur.

Ubaid Yakub dan Anjas Taher

Ubaid Yakub dan Anjas Taher adalah pasangan nomor urut dua sekaligus sebagai calon petahana yang diusung oleh Partai Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, NasDem, PKS, PBB, PPP, PKN, dan Garuda. Anjas Taher yang merupakan Wakil Bupati Halmahera Timur periode 2020-2024, terindikasi membantu proses pembebasan lahan hingga pembayaran tali asih kepada warga untuk perusahaan PT Weda Bay Nickel di Halmahera Timur dan PT Mega Haltim Mineral–salah satu anak perusahaan dari PT Wana Kencana Mineral. Selain itu, Anjas juga diduga masuk dalam tim CSR PT IWIP di Halmahera Timur.

M. Farrel Aditama Erawan dan Hi. Thaib Djalaludin

Farel Aditama Erawan dan Hi. Thaib Djalaludin adalah pasangan nomor urut satu yang diusung oleh Partai UMMAT, PKB, Demokrat, Partai Buruh, Perindo, PAN, dan Gelora. Farel sebagai calon Bupati Halmahera Timur adalah anak dari Rudy Erawan, mantan Bupati Halmahera Timur dua periode (2011–2015 dan 2016–2018), yang ditangkap KPK dan divonis 4,5 tahun penjara karena menerima uang suap Rp 6,3 miliar dari Kepala BPJN XI Maluku – Maluku Utara, Amran Hi Mustary.

Farel tercatat sebagai Komisaris PT Dakara Artha Mineral yang bergerak di bidang pengangkutan dan perdagangan bijih nikel di Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah. Nama Farel juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Bahtera Karia Maritim yang bergerak di bidang penyewaan kapal tongkang (tugboat dan barge) khusus untuk pengangkutan bijih nikel di Kepulauan Sulawesi hingga Maluku Utara.

Maluku Utara pada 2023 menggantikan Abdul Gani Kasuba yang terjerat kasus korupsi. Selama dua periode menjabat sebagai Bupati Halmahera Tengah, Al Yasin Ali mengeluarkan 17 izin usaha pertambangan nikel, di antaranya:

1. PT Bawo Kekal Sejahtera International
2. PT Tekindo Energi
3. PT Tekindo Energi
4. PT Elsaday Mulia
5. PT Bakti Pertiwi Nusantara
6. PT Harum Sukses Mining
7. PT Gebe Sentra Nickel
8. PT Dharma Rosadi Internasional
9. PT Dharma Rosadi Internasional 2
10. PT Harum Sukses Mining
11. PT Bartra Putra Mulia
12. PT Anugrah Sukses Mining
13. PT Lopoly Mining CDX
14. PT Smart Marsindo
15. PT Aneka Niaga Prima
16. PT Putra Prima Sejahtera
17. PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara

Sementara itu, Salim Kamaludin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Halmahera Tengah. Salim bersama Ketua DPRD Halmahera Tengah, Zakir Ahmad, diduga mendukung ekspansi PT IWIP melalui penyusunan Perda RTRW tahun 2024–2044, dengan menyisipkan kawasan cadangan industri tambang nikel seluas 7.000 hektare di Kecamatan Patani Barat.

Edi Langkara dan Abdurahim Odeyani

Edi Langkara dan Abdurahim Odeyani adalah pasangan nomor urut dua yang diusung oleh NasDem, PDIP, Perindo, PKS, PSI, PKN, Demokrat, Buruh, Gelora dan PPP. Pasangan ini masing-masing berlatar sebagai seorang politikus. Edi Langkara sebelumnya merupakan politikus Partai Golkar yang kemudian beralih ke PDIP, sedangkan Abdurahim Odeyani adalah politikus Partai Nasdem yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD Nasdem Halmahera Tengah.

Pasangan ini pernah berkuasa di Halmahera Tengah pada periode 2017-2022, yang kemudian diganti oleh Ikram Malan Sangadji sebagai pejabat sementara (Pjs). Dengan demikian, kandidat ini merupakan calon petahana. Di masa pemerintahan Edi Langkara dan Abdurahim Odeyani, PT IWIP resmi berdiri di Teluk Weda pada 2018. Selain itu, di masa pemerintahannya, Edi Langkara mengeluarkan kebijakan terkait harga tanah dalam skema tali asih.

Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil

Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil adalah pasangan nomor urut tiga yang diusung Partai Golkar, Gerindra, Hanura, dan PBB. Ikram Malan Sangadji sebelum menjadi kandidat calon Bupati Halmahera Tengah pernah menjabat sebagai Pjs. Bupati Halmahera Tengah selama 1,7 tahun. Ikram diketahui dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan, dan sempat menjabat sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di bawah rezim Jokowi.

Selama menjabat sebagai Pjs. Ikram pernah membuat kebijakan yang kontroversial. Ia mencabut Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 556/KEP/382/2021 tentang penetapan Geosite Boki Moruru dan sekitarnya sebagai prioritas pengembangan Geopark Halmahera Tengah. Pencabutan keputusan ini dikeluarkan Ikram melalui surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah nomor 180/ KEP/1402023. Keputusan itu menjadi pintu masuk bagi perusahaan tambang nikel serta batu gamping untuk menjarah kandungan nikel dan batu gamping Goa Boki Maruru.

Sementara Ahlan Jumudil merupakan Ketua DPD Gerindra Halmahera Tengah yang menjabat sebagai anggota DPRD Halmahera Tengah periode 2019- 2024. Pada pileg 2024, ia bermanuver mengikuti kontestasi pemilihan anggota DPRD provinsi melalui Dapil 3 Tidore-Halteng-Haltim dan terpilih.

Sulawesi Selatan

1. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad

Rekam jejak Mohammad Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad. Sumber: Jatam

Pasangan ini didukung oleh PDIP, PKB, dan PPP. Mohammad Ramdhan Pomanto atau kerap disapa Danny Pomanto merupakan mantan Wali Kota Makassar selama dua periode yaitu 2014-2019 bersama Syamsu Rizal dan 2020-2024 bersama Fatmawati Rusdi.

Sebelum bertarung dalam Pilkada 2020, Danny Pomanto merupakan Komisaris PT Dann Bintang Gelarrancana, perusahaan konsultan di bidang arsitektur. Selama menjabat sebagai Wali Kota Makassar di periode 2014-2019, ia menerbitkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar yang menjadi pembuka jalan bagi proyek reklamasi.

Di periode kedua sebagai Wali Kota Makassar, Danny sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi yang menjerat adik kandung Syahrul Yasin Limpo, Haris Yasin Limpo. Dalam perkara itu, Haris didakwa dalam kasus korupsi pengelolaan anggaran PDAM Makassar. Danny diduga menerima manfaat premi asuran dwiguna jabatan yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PDAM Makassar dengan AJB Bumiputera. Danny diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

Dalam pilkada serentak ini, istri Danny bernama Indira Yusuf Ismail akan maju sebagai calon Wali Kota Makassar. Indira akan berpasangan dengan lham Ari Fauzi Amir Uskara yang diusung oleh PKB, PDIP, dan PPP.

Rekam jejak Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi. Sumber: Jatam

2. Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi

Pasangan ini maju ke dalam kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dengan mengendarai dukungan dari Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, Partai Demokrat, PAN, Partai Hanura, Partai Gelora, dan PSI. Andi Sudirman merupakan adik kandung Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan masih berkerabat dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Kedua saudara Andi Sudirman tersebut merupakan pebisnis ekstraktif yang memiliki konsesi tambang nikel, batubara, sawit, hingga tebu untuk bioetanol. Ia menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pada 2018 dan pernah mengisi posisi Gubernur selama 2022-2023 menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi.

Dugaan dukungan Haji Isam terhadap mereka terindikasi dari Panglima Tim Dozer, Rully Rozano, barisan relawan pendukung pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Rully yang disebut-sebut sebagai salah satu orang kepercayaan Haji Isam mengatakan timnya akan all out membiayai pasangan tersebut. Ia bahkan menyebutkan anggaran sebesar Rp 50 miliar masih terbilang kecil untuk memenangkan Sudirman dalam Pilkada Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Fatmawati Rusdi merupakan istri politikus NasDem Rusdi Masse Mappasessu. Fatmawati pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2023 mendampingi Danny Pomanto. Suaminya, Rusdi Masse, merupakan pengusaha di bidang logistik penyedia kapal angkutan melalui perusahaan PT Bayumas Jasa Mandiri. Nama Rusdi sempat terseret dalam dugaan korupsi impor produk hortikultura yang melibatkan sekondannya di Partai NasDem, Ahmad Ali.

Sulawesi Tengah

1. Ahmad M. Ali dan Abdul Karim Aljufri

Rekam jejak Ahmad M. Ali-Abdul Karim Aljufri. Sumber: Jatam

Pasangan yang mengusung tagline BERAMAL ini didukung oleh delapan partai politik yaitu Partai NasDem, PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Perindo dan PSI. Ahmad Ali merupakan Wakil Ketua Umum Partai NasDem yang menjadi anggota DPR periode 2019-2024. 

Pada pertarungan Pilgub Sulawesi Tengah periode lalu, Ahmad Ali sukses mengantarkan Rusdy Mastura sebagai Gubernur Sulawesi Tengah mengalahkan Hidayat Lamakarate. Pada Pilpres 2024, ia menjadi Head Coach Timnas Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

Ahmad Ali merupakan pengusaha nikel yang memiliki konsesi di Morowali, Sulawesi Tengah. Ia mengoperasikan perusahaan nikel PT Graha Mining Utama melalui kedua anaknya. Mohammad Anugrah Pratama menjabat sebagai Komisaris Utama Graha Mining Utara dan Muhammad Fakhri Fadhlurrahman sebagai direktur.

Perusahaan ini memiliki dua konsesi seluas masing-masing 624,53 ha dan 1.102 ha di Morowali, Sulawesi Tengah, 

Ahmad Ali juga terafiliasi dengan PT Oti Eya Abadi, perusahaan nikel yang memiliki konsesi seluas 3.339,23 hektare di Kabupaten Morowali. Tauhid Lawira, iparnya, menjabat sebagai komisaris utama perusahaan tersebut. Adapun istri Ahmad Ali, Nilam Sari Lawira kini menduduki kursi DPR periode 2024-2029.

Selain perusahaan nikel, Ahmad Ali terafiliasi pula dengan perusahaan agribisnis PT Graha Agro Utama yang komoditas utamanya adalah sawit. Ia juga terafiliasi dengan PT Graha Istika Utama, perusahaan konsultan pengeboran dan pengawasan eksplorasi. Perusahaan ini juga memiliki konsesi batu gamping seluas 189,804 hektare di Desa Tudua, Morowali.

Sementara itu, Abdul Karim Aljufri merupakan politikus Partai Gerindra yang menduduki kursi DPRD Sulawesi Tengah periode 2019–2024 dan terpilih kembali sebagai Anggota DPRD Sulteng untuk periode 2024–2029. Kedekatannya dengan Prabowo Subianto muncul setelah ia menjadi juara dunia dalam pertandingan pencak silat bersama Satria Muda Indonesia.

Rekam jejak Anwar Hafid – Reny A Lamadjido. Sumber: Jatam

2. Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido

Pasangan dengan tagline BERANI ini diusung oleh Partai Demokrat, PKS dan PBB. Anwar Hafid dikenal sebagai Bupati Morowali selama dua periode berturut-turut sejak 2007-2012 hingga 2013-2018. Anwar diduga pernah menerbitkan SK yang berisi persetujuan izin usaha penambangan eksplorasi kepada beberapa perusahaan pada 2023, padahal ia tak lagi menjabat sebagai Bupati Morowali. Selama menjabat Bupati Morowali, ia beberapa kali menerbitkan Kuasa Pertambangan (KP) di periode pertama pemerintahannya. Beberapa di antaranya berakhir di pengadilan karena bertumpang tindih dengan izin yang sudah dikeluarkan. Salah satunya adalah penerbitan KP di atas Kontrak Karya (KK) milik Rio Tinto Indonesia pada 2008 silam.

Rekam jejak Rusdy Mastura – Sulaiman Agusto Hambuako. Data: Jatam

3. Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto Hambuako

Pasangan ini didukung oleh empat partai politik yaitu Partai Hanura, PDI Perjuangan, Partai Buruh dan Partai Ummat. Rusdy Mastura merupakan petahana yang memiliki rekam jejak politik sejak 1999. Ia tercatat menjadi Ketua DPRD Kota Palu selama dua periode, yakni 1999-2004 dan 2004-2005. Kemudian Wali Kota Palu dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015. Terakhir, ia menjadi Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2024.

Pada 2023 lalu, dalam Kuliah Umum dan Bedah Buku Aliansi Demokrasi Rakyat di Universitas Tadulako, Rusdy pernah mengajak seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk kompak menyambut investasi nikel. Ia juga mengatakan Sulawesi Tengah akan menjadi pusat investasi pertambangan.

Laporan Majalah Tempo pada 2022 mengungkapkan, pada masa kepemimpinannya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menerbitkan 80 pendapat hukum bagi 80 perusahaan dalam rangka melegitimasi izin pertambangan nikel di lahan konsesi bersengketa. 

Penelusuran JATAM, selama periode kepemimpinannya terdapat 396 izin pertambangan yang ia keluarkan dengan total luas 74.222,5 hektare. Namun, kebanyakan dari izin yang diterbitkan memiliki status kegiatan pencadangan, yaitu sebanyak 358 izin. Sisanya sebanyak tujuh izin memiliki status eksplorasi dan 31 memiliki status izin operasi produksi.