LIPUTAN KHUSUS:
Transisi Energi Presiden Prabowo Diminta agar Adil dan Inklusif
Penulis : Kennial Laia
Transisi energi sebagai bagian dari aksi iklim harus didukung regulasi yang memadai.
Energi
Senin, 25 November 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Pemerintahan Prabowo diharapkan menjadikan aspek berkeadilan sebagai prinsip utama dalam melakukan transisi energi di Indonesia. Menurut para pakar, hal ini penting untuk mencapai target iklim, termasuk emisi net zero (NZE) pada 2060 dan meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat yang disepakati dalam Conference of Parties ke-28 di Dubai tahun lalu.
Menurut Ketua Indonesia Clean Energy Forum, Bambang Brodjonegoro, peningkatan kapasitas energi terbarukan dan efisiensi energi memerlukan langkah konkret. Pendekatan yang dibutuhkan juga harus adil dan inklusif. “Pendekatan transisi yang adil dan terarah perlu dilakukan secara kolaboratif, didukung oleh kebijakan yang tepat, investasi infrastruktur, penguasaan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM),” katanya, Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) ke-tujuh di Jakarta. “Artinya, kita perlu menyelaraskan antara kebijakan ekonomi dan energi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, resiliensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan, memastikan tidak seorangpun yang tertinggal dalam proses transisi energi.”
Bambang mengatakan pemerintah selaku pembuat kebijakan harus mengubah paradigma, dengan melihat transisi energi sebagai peluang ekonomi. Hal ini untuk menarik investasi dan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute of Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, transisi energi yang adil dan tertata memerlukan komitmen dan kepemimpinan kuat yang mampu mendorong pemangku kepentingan mengambil langkah nyata dalam meningkatkan bauran energi terbarukan dan mengatasi hambatan investasi di sektor tersebut.
“Peningkatan bauran energi terbarukan membutuhkan peningkatan investasi yang akan meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi tinggi delapan persen yang menjadi target Pemerintah Prabowo,” kata Fabby dalam acara IETD yang berlangsung Senin 4 November 2025.
Kebijakan dan regulasi yang memadai menjadi kunci. “Adanya target yang jelas dan peningkatan permintaan teknologi energi bersih dalam negeri akan mendorong minat investasi pada manufaktur industri teknologi energi bersih jika didukung kebijakan dan regulasi yang memadai,” ujarnya.
“Pertumbuhan industri manufaktur domestik ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketersediaan energi bersih juga dapat menjadi daya tarik untuk investasi hilirisasi maupun industri manufaktur lainnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyelaraskan perencanaan pembangunan, menyelaraskan kebijakan transisi energi dengan kebijakan industri dan juga peningkatan kualitas SDM,” jelas Fabby.
Sebelumnya pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Namun capaiannya relatif lambat. Agustus lalu, Kementerian ESDM memperkirakan bauran energi terbarukan dalam energi nasional sekitar 13-14% pada 2025. Capaian rendah ini salah satunya dipengaruhi oleh pengembangan infrastruktur.
Salah satu skema transisi energi yang sedang berjalan saat ini adalah Just Transition Energy Partnership (JETP). Ini merupakan program pendanaan dari konsorsium negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang mendorong negara berkembang beralih dari energi fosil ke penggunaan teknologi rendah karbon. Pendanaan untuk Indonesia, yang disetujui pada KTT G20 Bali pada 2022, mencapai Rp310 triliun. Hingga saat ini dana tersebut belum turun.
Salah satu yang akan didorong dalam program ini adalah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bertenaga batu bara.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey CVO, OBE, menyatakan Inggris telah mengakhiri operasi PLTU batu bara terakhirnya bulan lalu, sehingga kini seluruh pasokan listriknya tidak ada yang berasal dari batubara. Langkah ini merupakan bagian dari aksi mitigasi iklim negara tersebut, katanya.
“Inggris berkomitmen untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim, bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga dengan berbagai mitra global termasuk Indonesia, serta berkolaborasi bersama karena perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan aksi global,” katanya.
“Di Indonesia, sejauh ini investasi senilai lebih dari USD 800 juta telah disetujui dalam Just Energy Transition Partnership (JETP). Pembiayaan lainnya dari JETP internasional senilai USD 5-6 miliar sedang dinegosiasikan dan siap mengalir untuk mendukung transisi energi terbarukan,” kata Jermey.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Eniya Listiani Dewi mengatakan, investasi energi terbarukan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan proyek energi terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, terdapat peluang investasi sebesar USD 15,9 miliar.
Menurut Eniya, pemerintah berupaya menarik investasi ini dengan menerbitkan sejumlah regulasi. Di antaranya, Peraturan Menteri ESDM No. 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/2024 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan sambil membangun industri energi terbarukan dalam negeri,” katanya.
Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 merupakan IETD yang ketujuh semenjak pertama kali diadakan pada 2018. IETD 2024 berlangsung pada 4-6 November 2024 dengan tema “Mewujudkan Transisi Energi yang Berkeadilan dan Tertata”. IETD 2024 melalui 11 sesi dengan ragam topik dan format, menghadirkan 50 pembicara, panelis dan moderator nasional dan internasional.
Hasil dari IETD 2024 akan disarikan dan menjadi masukan bagi pemerintah Prabowo-Gibran untuk menyiapkan program transisi energi yang berkeadilan dan mencapai tujuan kemandirian energi dalam lima tahun mendatang.