Tingkat polusi udara secara keseluruhan di Jakarta pada tahun 2023 tercatat yang terburuk sejak tahun 2019. Lebih dari 29 juta orang yang tinggal di Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabek) terpapar tingkat polusi udara yang tinggi selama lebih dari setengah tahun di tahun lalu. Konsentrasi PM 2.5 tetap berada pada kisaran tidak sehat dari bulan Juni hingga akhir tahun, setara dengan 8 hingga 10 kali lipat dari Pedoman Kualitas Udara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dirilis pada tahun 2021.

Anomali termal di wilayah rawan kebakaran meningkat secara signifikan pada tahun 2023, mencapai lebih dari separuh rekor tahun 2019 di Kalimantan, dan sepertiga di Sumatra. Kualitas udara di kota-kota di Kalimantan dan Sumatra sangat terpengaruh oleh kebakaran yang terjadi di wilayah terdekat. 

Tingkat polusi udara meningkat dengan cepat seiring dengan bertambahnya jumlah titik panas, dan mencapai tingkat yang sangat tidak sehat dalam waktu beberapa hari atau dalam waktu yang sangat singkat.

Masyarakat di kota-kota di Sumatra, Kalimantan, dan Jakarta terpapar pada tingkat PM 2.5. Terlepas dari perbedaan durasi paparan dan variasi tingkat paparan dalam 24 jam pada tahun 2023, polusi udara menimbulkan dampak kesehatan yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat.

Memburuk, trend konsentrasi PM 2.5 di Jakarta 2019-2023.

Menurutnya polusi udara ini berkaitan erat dengan fenomena iklim, El Niño. Pemerintah perlu mengeluarkan Intervensi kebijakan untuk mengurangi polusi udara skala nasional, sistematis, dan menegakkan kerangka kerja pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang ketat. 

Katherine menyarankan penerapan Standar Kualitas Udara Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 secara nasional.

Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyepakati target yang mempunyai jangka waktu tertentu, yang harus dipenuhi bersama di tingkat nasional. Komitmen dalam menjalankan tugas resmi yang ditentukan dalam putusan Gugatan Warga Negara Jakarta di Koalisi Ibu Kota akan memperkuat upaya ini untuk Jakarta dan dua provinsi tetangga, Banten dan Jawa Barat. Upaya seperti ini juga harus direplikasi dan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. 

Kedua, pemerintah harus mengembangkan rencana aksi spesifik sektoral yang secara efektif dapat mengurangi, memperkecil, dan menghilangkan sumber-sumber utama polusi udara. Pengetahuan yang ada mengenai sumber-sumber utama dan kontribusinya harus menjadi dasar dari rencana ini, dengan upaya lebih lanjut untuk memperluas informasi ini melalui studi lanjutan pembagian sumber atau source apportionment.

Kualitas udara mencapai tingkat tidak sehat dan bahkan berbahaya di seluruh Indonesia pada tahun 2023 dengan kembalinya El Niño. Meskipun perkiraan iklim tahun 2024 menyatakan musim kemarau akan lebih moderat tahun ini, puncak musim polusi sudah pasti akan kembali terjadi. Tanpa upaya terpadu dan proaktif dari Pemerintah dan pemangku kepentingan utama, tidak ada yang tahu seberapa tinggi tingkat puncak yang akan tercapai dan seberapa lama masyarakat harus menghirup udara yang tercemar. 

“Untuk melindungi kesehatan masyarakat, Baku Mutu Udara Ambien 2021 seharusnya menjadi target nasional untuk dicapai dan dipertahankan – melalui rencana aksi dalam tenggat waktu yang ditentukan untuk semua sektor penyumbang polusi,” kata Katherine Hasan, Analis di CREA.