"Menurut kami deforestasi di kawasan hutan konservasi ini adalah hal yang ironis ya. Karena, kawasan yang seharusnya terproteksi dan bebas dari gangguan, malah mengalami deforestasi dengan luasan yang lumayan besar," ujarnya.

Menurut data, kata Dedi, luas deforestasi di kawasan suaka margasatwa menjadi yang paling tinggi mencapai 4.342 hektare, taman nasional mencapai 4.267 hektare, cagar alam 3.035 hektare, taman hutan raya 331 hektare, taman wisata alam 173 hektare, taman buru 29 hektare, dan kawasan konservasi lainnya 435 hektare.

Analisis yang Auriga lakukan, lanjut Dedi, menunjukkan kehilangan hutan alam di areal yang sudah dibebani izin luasnya cukup besar, yakni sekitar 121.728 hektare atau 47,3 persen. Secara detail, di areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan tanaman (HT) atau hutan tanaman industri (HTI) seluas 42.521 hektare, di areal PBPH hutan alam (HA) atau hak pengusahaan hutan (HPH) seluas 36.032 hektare, di areal usaha perkebunan sawit sekitar 24.634 hektare, dan di areal usaha pertambangan 33.812 hektare.

Metodologi perhitungan deforestasi

Dedi menjelaskan, untuk memerangi deforestasi, Universitas Maryland mengembangkan GLAD (Global Land Analysis and Discovery of Forest Alert) yang merupakan sebuah sistem peringatan dini untuk memantau hilangnya tutupan vegetasi dengan ketinggian lebih dari lima meter (kanopi pohon) setiap hari. Data harian ini kemudian diakumulasi menjadi data bulanan untuk menciptakan indikator terjadinya deforestasi pada suatu wilayah.

"Tapi tidak semua data GLAD alert akurat, untuk memastikan ketepatan identifikasi maka data GLAD tersebut disaring dengan data loss canopy year dari 2001 sampai dengan 2022, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan ada repetisi deteksi," ujarnya.

Khusus di Indonesia, data yang lolos filter atau "true alert" kemudian diverifikasi secara menyeluruh dengan kriteria wilayah, yakni Sumatra, Kalimantan, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, serta dipecah menjadi 38 provinsi di Indonesia. Tahap berikutnya yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran terjadinya deforestasi dengan teknis sensus individu alert yang telah difilter dengan bahan citra resolusi tinggi Planet Imagery resolusi 4,77 meter.

Untuk membuat data deforestasi 2023, lanjut Dedi, seluruh alert-alert yang telah terverifikasi tersebut dibuatkan radius 300 meter, kemudian diklasifikasi secara terbimbing untuk me-reshape/menggambar bentuk, pola dan tekstur deforetasi yang terjadi.

"Tahapan lain yang dilakukan adalah, validasi dengan pendekatan inspeksi lapangan untuk mengumpulkan fakta dan bukti otentik terkait peristiwa deforestasi yang terjadi pada wilayah tertentu (terutama wilayah konsesi sektor komoditas pertambangan, kelapa sawit dan kebun kayu," kata Dedi.

Beda penghitungan deforestasi Auriga dan KLHK

Dedi mengakui, metodologi penghitungan deforestasi yang Auriga gunakan ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan metodologi yang digunakan KLHK. Interpretasi citra satelit Planet yang digunakan Auriga adalah metode klasifikasi semi-otomatis, sedangkan KLHK dengan metode interpretasi visual (digitalisasi secara manual) berbahan Landsat.

Periode akuisisi citra satelit yang digunakan Auriga pun berbeda, yakni Januari sampai Desember, sementara KLHK Juli sampai Juni. Kemudian, luas pemetaan terkecil yang digunakan Auriga sebesar 0,09 hektare (30x30 meter), sedangkan KLHK 6,25 hektare (250x250 meter).

Definisi deforestasi yang digunakan Auriga, juga berbeda dengan KLHK. Deforestasi versi Auriga adalah kehilangan pada area hutan primer dengan setidaknya 30% tutupan tajuk pohon. Setiap hilangnya tegakan tutupan kanopi pohon yang berada di dalam area hutan primer dimasukkan dalam perhitungan kehilangan tutupan hutan primer global (Hansen et al. 2013). Sedangkan deforestasi versi KLHK adalah perubahan tujuh kelas tutupan lahan hutan menjadi kelas non-hutan, misalnya semak belukar, dan perkebunan.

Perbedaan lainnya, KLHK menggunakan dua istilah deforestasi, yakni deforestasi netto (bersih) dan deforestasi bruto. Deforestasi netto sendiri adalah kehilangan tutupan hutan dikurangi tutupan hutan yang tumbuh kembali atau reforestasi, dan deforestasi bruto adalah kehilangan tutupan hutan tanpa memperhitungkan tutupan hutan yang tumbuh kembali atau reforestasi.

"Kalau Auriga tidak mengenal deforestasi netto. Yang kita sebut sebagai deforestasi adalah apa yang dimaksud sebagai deforestasi bruto versi KLHK," ucap Dedi.

Menurut Dedi, perbedaan angka deforestasi yang dihasilkan lembaga masyarakat sipil, termasuk Auriga, dan KLHK adalah hal yang wajar. Karena memang ada berbagai perbedaan yang mendasar, mulai dari klasifikasi hutan, definisi hutan hutan alam, metode pemetaan, luas pemetaan terkecil, dan lain sebagainya.

Sehingga, imbuh Dedi, tindakan KLHK “mengoreksi” data deforestasi 2022 versi Global Forest Watch (GFW) beberapa waktu lalu, merupakan intervensi terhadap proses akademik. Padahal di sisi lain, KLHK tidak menyampaikan kepada publik bagaimana hadirnya data deforestasi versi KLHK.

"Auriga menganalisa data deforestasi 2022 versi KLHK periode pemetaan Juli 2021 sampai dengan Juni 2022, sehingga tidak tepat disebut sebagai deforestasi tahunan atau deforestasi 2022," katanya.

Kemudian, KLHK menggunakan area pemetaan terkecil (MMU-minimum mapping unit) 6,25 hektare, sehingga berpotensi tidak menangkap seluruh kejadian deforestasi yang ada di bawah MMU. Pada rentang deforestasi KLHK, ditemukan 61.240 hektare deforestasi di luar area deforestasi KLHK.

"Sepanjang 2022, ditemukan 73.000 hektare area deforestasi 2022 di luar area deforestasi 2022 KLHK," ujar Dedi.

"Berbagai metodologi sangat mungkin menghasilkan data yang berbeda. Keberagaman tersebut diperlukan untuk menghadirkan gambaran utuh deforestasi, termasuk mengenali masalah atau musababnya," imbuhnya.

KLHK klaim deforestasi terendah sepanjang sejarah

Sejauh ini belum ada angka deforestasi 2023 lain yang dirilis lembaga lain, termasuk KLHK. Namun, di awal 2024 KLHK mengklaim luas deforestasi di Indonesia menurun, bahkan mencatatkan angka terendahnya.

Dalam sebuah rilis resminya, KLHK menyebutkan, luas lahan berhutan di seluruh daratan Indonesia pada 2022 seluas 96 juta hektare atau 51,2% dari total daratan. Yang mana 92% dari total luas berhutan atau 88,3 juta hektare itu berada di dalam kawasan hutan.

KLHK mengatakan, deforestasi netto Indonesia periode 2021-2022 luasnya sebesar 104 ribu hektare. Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu hektare dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu hektare. Luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 105,2 ribu hektare, di mana 71,3% atau 75 ribu hektare berada di dalam kawasan hutan, dan sisanya seluas 30,2 ribu hektare atau 28,7% berada di luar kawasan hutan.

Menurut perhitungan KLHK, angka deforestasi 2021-2022 ini 8,4% lebih rendah dari angka deforestasi 2020-2021. Luas deforestasi netto 2020-2021 luasnya sekitar 113,5 ribu hektare, yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 139,1 ribu hektare dikurangi reforestasi sebesar 25,6 ribu hektare.

KLHK menyebut angka deforestasi (netto) 2021-2022 tersebut merupakan angka deforestasi terendah sepanjang sejarah. Indonesia, kata KLHK, mulai menghitung tingkat deforestasi sejak 1990. Faktanya, deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996 sampai 2000, sebesar 3,5 juta hektare per tahun, periode 2002 sampai 2014 sebesar 0,75 juta hektare per tahun, dan mencapai titik terendah laju deforestasi pada 2022 sebesar 104 ribu hektare.