Marthin menjelaskan, pada 13 April 2021, Jepang mengumumkan akan membuang 1,25 juta ton air limbah olahan yang terkontaminasi oleh hancurnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi ke laut yang berada di kawasan Samudra Pasifik. Lalu, 23 Agustus 2023, Jepang kembali mengumumkan langkah tersebut.

“Rencana pembuangan limbah nuklir oleh pemerintah Jepang semakin dekat. Sehingga perairan di dekat Prefektur Fukushima, yang berfungsi sebagai sumber ekonomi andalan masyarakat pesisir, berpotensi tercemar limbah,” ungkap Marthin.

Marthin menambahkan, jika jumlah bahan radioaktif terus bertambah, dampak yang ditimbulkan tidak dapat diperkirakan. “Belum lagi dampak terhadap makhluk laut, lingkungan alam, dan kesehatan manusia," ungkap Marthin.

Limbah nuklir Fukushima yang dibuang ke laut, dia menambahkan, juga bisa mengakibatkan bahaya berupa kerusakan permanen terhadap ekosistem laut dan mutasi hewan. Selain itu juga menjadi ancaman keselamatan di berbagai aspek hingga melebihi tingkat radiasi pada produk perikanan yang diimpor oleh berbagai negara dari Jepang.

"Dalam prinsip hukum di Indonesia, timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa hukum terletak pada tempat dari kejadian atau peristiwa. Indonesia yang merupakan negara tetangga tergugat di kawasan Asia dan berada di Samudra Pasifik berwenang untuk mengajukan gugatan," tutup Marthin.