Selain itu, imbuh Gita, perusahaan juga wajib melakukan upaya serta mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi yang sesuai dengan profil risiko perusahaan sehingga penawaran atau pemberian suap juga dapat dicegah. Apalagi, menurut Gita, Stevi Thomas sebagai salah satu Direktur PT Trimegah Bangun Persada Tbk. yang telah menandatangani secara tertulis Kebijakan Anti Penyuapan/Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang justru malah ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini tandanya upaya pencegahan korupsi yang telah ditandatangani oleh perusahaan secara tertulis masih perlu dikawal dalam implementasinya, sehingga apabila tidak dilaksanakan, maka korporasi juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi,” katanya.

Lebih lanjut, Gita Ayu Atikah juga menyoroti urgensi komitmen anti korupsi perusahaan menjadi suatu hal yang mandatori dan tidak hanya di atas kertas. Ia menekankan perlunya perusahaan mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk mengurangi praktik suap, seperti menghindari praktik melalui perantara atau konsultan.

“Komitmen anti korupsi jangan hanya di atas kertas dan direktur perusahaan seharusnya menjadi contoh bagi para jajaran perusahaan, ini penting sekali,” ucap Gita.

Terakhir, Gita menilai perlunya mitigasi risiko perusahaan dalam pengurusan perizinan, sebagai langkah preventif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu.

Sebelumnya, pada 18 Desember 2023, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaan transaksi suap melibatkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani. Dalam pengembangan lebih lanjut, KPK kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus ini, yakni Stevi Thomas, yang merupakan Direktur PT Trimegah Bangun Persada Tbk/Harita Nickel.

Stevi Thomas ditetapkan sebagai tersangka atas transaksi urusan perizinan pembangunan jalan yang dilakukan Abdul Gani bersama 6 orang lainnya. Empat di antara merupakan anak buah Gubernur yakni Adnan Hasanudin (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman), Daud Ismail (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), Ridwan Arsan (Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa), serta Ramadhan Ibrahim yang merupakan ajudan Abdul Gani, dan 2 tersangka lainnya berasal dari kalangan swasta Kristian Wuisan dan Stevi Thomas.

Penangkapan dan penetapan Stevi Thomas oleh KPK direspon oleh pihak PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Dilansir dari Tempo.co, Corporate Secretary PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Franssoka Sumarwi, mengatakan pihaknya prihatin mendengar Stevi Thomas sebagai direktur perseroan, disebut sebagai salah satu tersangka oleh KPK.

Franssoka mengatakan, Harita patuh dan taat kepada semua peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Harita, katanya, akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami juga berkomitmen untuk kooperatif sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung dan berharap semoga permasalahan ini segera selesai dengan baik." kata Franssoka, Rabu (20/12/2023).

Menurut Franssoska, kasus hukum Stevi Thomas ini tidak berdampak secara signifikan terhadap kegiatan Harita secara operasional maupun keuangan.

"Perseroan akan tetap menjalankan seluruh program dan strategi sesuai dengan target," ujar Franssoka.