Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, Roni Saputra, menyebutkan dua hal ini menjadi kecacatan mendasar dalam Pergub Konservasi TNK itu. Ia mengingatkan UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan dasar pokok pengaturan pengelolaan konservasi.

“Pada perundangan itu juga tertulis mengenai kewenangan. Disini kecacatan itu sudah terjadi, gubernur melampaui kewenangan pusat,” ucapnya.

Selain itu produk hukum yang mengatur soal BUMD seharusnya berupa peraturan daerah, bukan pergub. Jika dilihat pun  pergub tersebut lebih terkesan sebagai penunjukan atas BUMD, PT Flobamora, untuk mendapatkan hak eksklusif. Maka jika hal ini merupakan penugasan spesifik seharusnya peraturan itu berbentuk keputusan gubernur. 

“Ini acak-acakan sekali. Cacat yang satu disambung dengan cacat yang lain,” kata Roni.

Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi menurutnya kesalahan ini cukup fatal karena sudah mengesampingkan UU yang menjadi pokok pelaksanaan konservasi, yakni UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kecacatan ini pun merembet pada kecacatan lain, seperti soal kenaikan tarif masuk TNK dari Rp 150 ribu menjadi Rp 3,7 juta. Padahal kenaikan tarif ini harus mematuhi PP No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

Umbu khawatir pembuatan pergub yang serampangan ini hanya berdasar nafsu untuk memonopoli TNK dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Misalnya saja pemberian hak eksklusif kepada PT Flobamor juga tak dibarengi dengan evaluasi dan penilaian kemampuan perusahaan tersebut untuk melakukan upaya konservasi. Perusahaan tersebut mencantumkan bisnis jasa penyeberangan sebagai sebagai usaha utama perusahaan. 

Usaha lain yang digeluti adalah perdagangan sapi, perdagangan beras dan jagung, aspal, serta potensi peluang usaha lain yang berdampak pada ekonomi kerakyatan.

“Artinya perusahaan itu tidak mendalami atau menguasai soal konservasi. Lantas mau berharap apa dengan ini?” keluhnya. 

Sebelum pemberian hak eksklusif kepada PT Flobamor sendiri pemerintah pusat telah memberikan izin usaha di TNK kepada tiga perusahaan, yakni PT Segara Komodo Lestari (SKL) Pulau Rinca, PT. Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) di Pulau Padar dan Pulau Komodo, serta PT Synergindo Niagatama (SN) di di Pulau Tatawa.

Namun pada Januari lalu, Kementerian Kehutanan mencabut Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPWSA) PT SKL dan PT KWE melalui SK  SK.01.MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.

Umbu menyebutkan Walhi kini tengah mempelajari Pergub NTT Tentang Penyelenggaraan Konservasi TNK ini. Mereka berencana akan menggugat produk hukum ini karena bertentangan dengan UU Konservasi.