Menurut #BersihkanIndonesia, pemindahan ibu kota negara tidak partisipatif terhadap warga terdampak yang tinggal di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, lokasi IKN. Lahan yang akan digunakan ini bukan lahan kosong. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2020, terdapat 106.453 hektare atau 41,32% dari total luas 256.000 hektare yang masuk dalam peta pembangunan Nusantara—nama ibu kota baru dari Jokowi.

Gerakan itu menyambung bahwa perencanaan IKN baru tidak transparan dan sarat konflik kepentingan. Salah satunya, pemilihan Dhony Rahajoe sebagai wakil kepala badan otorita IKN. Dhony pernah menjadi petinggi Sinar Mas Group, perusahaan konglomerasi yang memiliki bisnis di bidang pulp dan kertas serta perkebunan kelapa sawit.

Sinar Mas Group juga memiliki aset di Kalimantan Timur, termasuk  PT Berau Coal, Hotel Golden Tulip, dan Perumahan Grand City. Nama oligark lainnya adalah Sukanto Tanoto, pemilik Grup Royal Golden Eagle International (GREI) sebagai pemilik konsesi PT ITCI Hutani Manunggal di bawah bendera APRIL, serta Hashim  Djojohadikusumo dengan perusahaan PT IKU di bawah ARSARI Group.

#BersihkanIndonesia turut menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang memiliki dua konsesi di lokasi proyek IKN. Lahan milik Luhut adalah PT Kutai Energi I dan PT Perkebunan Kaltim Utama I.

Efek domino IKN pada lingkungan

Dalam acara kemah tersebut, Presiden Jokowi meminta 34 kepala daerah membawa air dan tanah dari provinsi masing-masing untuk seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol IKN. Menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, hal itu simbolisme dari persatuan tanah air dari Aceh hingga Papua yang memiliki kearifan lokal berbeda.

#BersihkanIndonesia menyebut simbolisme tersebut “hanya jadi pemanis di tengah krisis air bersih di Kalimantan Timur.” Beberapa sungai di provinsi tersebut seperti Sungai Bengalon, Sungai Sangatta, Sungai Malinau, dan Sungai Maham telah rusak dan tercemar akibat aktivitas industri tambang, sawit, dan kehutanan. 

“Jokowi sebagai Presiden dan Gubernur (Kalimantan Timur) tidak bisa menyelamatkan sungai ini. Krisis serupa juga terjadi di berbagai wilayah yang mengalami degradasi dan kerusakan lingkungan karena operasi industri ekstraktif,” tulis #BersihkanIndonesia. 

Menurut gerakan tersebut, proyek IKN Nusantara akan memunculkan efek domino di sejumlah wilayah demi menunjang pembangunannya. Proyek pembangunan PLTA Kayan dari lima bendungan yang menghasilkan 9.000 MW untuk memasok listrik IKN akan menenggelamkan dua kampung yakni Long Lejuh dan Long Peleben di Kabupaten Kayan. Akibatnya sebanyak 150 keluarga dipaksa mengungsi dari tanah kelahirannya. 

Sementara itu, jutaan metrik ton batu palu dipasok untuk menopang gedung perkantoran IKN dari Sulawesi Tengah. Material nikel—untuk menunjang kendaraan listrik—diangkut dari sejumlah tambang yang tersebar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

“Limbah tambang dari pembongkaran bahan baku untuk baterai ini akan meracuni pesisir pulau-pulau kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Morowali,” kata #BersihkanIndonesia. 

Saat ini juga masih terdapat kerusakan lingkungan yang belum diselesaikan. Menurut catatan #BersihkanIndonesia, di lokasi IKN terdapat 149 lubang tambang yang masih menganga seluas 256.000 hektare. Sebagian besar lubang tambang disebabkan oleh operasi 25 perusahaan tambang.

Masyarakat sipil dan akademisi juga berulang kali mengingatkan bahwa lokasi IKN rawan terhadap bencana akibat eksploitasi ratusan izin seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan di Kalimantan. “Keberadaan mega proyek IKN ini tentu akan memperparah banjir dan longsor yang kerap menghancurkan Kalimantan.” 

“Atas dasar itu, maka kami memandang bahwa upaya-upaya pembentukan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur hanyalah proyek oligarki untuk memperoleh keuntungan yang besar bagi segelintir orang. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang terancam bahaya akibat keberadaan mega proyek tersebut,” tegas #BersihkanIndonesia.

“(Kami) menuntut pemerintahan Jokowi untuk mencabut UU IKN karena cacat prosedural. Pembentukan aturan ini sangat tidak partisipatif dan dipaksakan.”