Dalam pembuatan dokumen AMDAL, hanya terdapat ruang aspirasi bagi masyarakat terdampak saja, tidak ada kesempatan bagi pihak pemerhati lingkungan untuk memberikan masukan. Selain itu, semua kawasan konservasi yang ditetapkan sebelumnya, akan menjadi wewenang pemerintah pusat, tidak ada lagi kawasan konservasi perairan daerah (KKPD).

Koalisi NGO Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) mencatat, dari 22 provinsi yang telah mengesahkan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K): sebanyak 12 provinsi yang memberikan pengakuan dan alokasi ruang terhadap permukiman nelayan, dan 10 provinsi lainnya tidak memberikan alokasi ruang permukiman nelayan.

Kewajiban pemerintah daerah dalam pengembangan rencana pengelolaan pesisir dan laut yang diamanatkan oleh UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dihilangkan dan dialihkan ke pemerintah pusat.

Dari 22 dokumen Perda, juga ditemukan ketimpangan luasan alokasi ruang, di mana luasan alokasi ruang antara permukiman berbanding terbalik dengan luasan alokasi ruang pertambangan, pariwisata dan pelabuhan yang sangat besar.

Dengan kewenangan masih berada di daerah saja, aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum banyak diakomodasi dalam dokumen, apalagi jika jarak sosial dan politik bertambah karena kewenangan ditarik ke pemerintah pusat, kata Afdillah.

Dengan adanya RUU CK, kewenangan pemerintah pusat menjadi sangat besar dalam menentukan zonasi ruang laut dan pesisir, khususnya dalam RZWP3K.

Selain adanya kewajiban konsultasi teknis kepada pemerintah pusat dalam penyusunan RZWP3K, pemerintah pusat juga punya kewenangan untuk menetapkan RZWP3K apabila dalam kurun waktu 3 bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi, pemerintah daerah belum juga menetapkannya menjadi peraturan daerah.

Hal ini tercantum dalam salah satu butir di Pasal 19 RUU CK. Pasal ini memperlihatkan dominasi pemerintah pusat dengan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah, serta membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dan mengakomodir aspirasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia, Indonesia memiliki 2,5 juta hektar terumbu karang dan 3,4 juta hektar mangrove. Menurut LIPI, hanya 5% terumbu karang dalam kondisi sangat baik. Untuk hutan mangrove, hanya sekitar 1,6 juta hektar hutan mangrove dalam kondisi baik, sisanya 1,8 juta hektar dalam kondisi rusak.

Ekosistem pesisir di Indonesia saat ini mengalami ancaman global (seperti peningkatan suhu permukaan laut dan pengasaman air laut) serta lokal (seperti polusi, perikanan merusak, dan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir). Ancaman lokal utama bagi terumbu karang adalah perikanan merusak, sedangkan bagi mangrove adalah konversi lahan.

Tidak hanya itu, kawasan mangrove juga berada dalam ancaman tumpahan minyak mentah yang kerap terjadi, seperti baru-baru ini di lepas pantai Karawang, Jawa Barat.

Bila UU Cipta Kerja diterapkan, maka pengendalian kerusakan akibat aktivitas perikanan merusak dan konversi lahan akan semakin sulit.

Oleh sebab itu, terkait wilayah pesisir, KORAL mendesak pemerintah antara lain mengembalikan ruang bagi publik dan pemda pada pengelolaan ekosistem pesisir dan laut. “Serta mempertahankan dan menjaga mangrove yang kondisinya masih baik dan merehabilitasi/memulihkan segera mangrove yang rusak dengan melibatkan masyarakat lokal,” kata Wiro Wirandi, Ocean Program Manager EcoNusa KORAL.