Wandi menjelaskan, protes warga soal penggunaan jalan tani secara sepihak oleh PT IHIP sudah berlangsung dua bulan lama. Aksi dimulai 11 Juni 2024 di Dusun Polili, Desa Topogaro. Ada empat orang yang dikriminalisasi dan 6 orang lainya disomasi oleh perusahaan selama aksi berlangsung.

"Segala upaya telah dilakukan oleh masyarakat Desa Ambunu, Topogaro, dan Tondo untuk memperjelas status jalan tani akan tetapi pemerintah dan perusahaan seperti menghindar," kata Wandi.

Investasi nikel dengan jargon hilirisasi yang datang ke desa itu sejauh ini meminggirkan ruang hidup masyarakat, padahal pemerintah mengembargemborkan investasi akan mendorong peningkatan kesejahteraan. Masyarakat kehilangan akses terhadap sumber mata pencaharianya seperti bertani dan melaut. Warga ada yang terpaksa beralih profesi menjadi buruh pabrik yang memiliki keterbatasan masa produktif serta upah yang tidak sesuai.

Sejak PT IHIP membagun kawasan industrinya, kata Wandi, berbagai macam problem terjadi. Misalnya, pembagunan terminal khusus (tersus) seluas 40 Ha di Desa Tondo dan Ambunu menyebabkan 115 orang nelayan rumput laut kehilangan mata pencaharian. Kegiatan reklamasi ini juga tidak memiliki izin sehingga areal reklamasi di segel oleh Ditjen PSDKP karena melanggar UUD 32/2009. Walaupun ada plang penyegelan, tetapi proses pembagunan terus berlangsung.

Wandi menilai perusahaan asal Tiongkok ini seperti ada yang membekingi. Semua tindakan pelanggaran yang dilakukan seperti perampasan tanah secara sepihak, merusak lingkungan, dan reklamasi pantai secara ilegal seolah-olah dibiarkan. Pemerintah tutup mata dan tidak berdaya.

"Berdasarkan situasi tersebut kami meminta kepada Kementerian Investasi, ESDM, dan Presiden untuk melakukan evaluasi kepada PT IHIP terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan," kata Wandi. “Kembalikan jalan tani Ambunu, Tondo, dan Topogaro serta pulihkan penghidupan masyarakat yang hilang akibat pembagunan kawasan industri seperti nelayan, nelayan rumput laut dan petani,” ujarnya.