"BKSDA Sumbar harus bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan TWA Mega Mendung, Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Tanah Datar juga pihak yang bertanggungjawab terhadap bencana kawasan Lembah Anai," kata Wengki.

Walhi Sumbar mendesak pemerintah untuk meninggalkan kebijakan yang membahayakan masyarakat dan beralih ke kebijakan konkret yang berfokus pada pencegahan dan mitigasi bencana.

Mereka juga menyerukan agar tata ruang dijadikan instrumen legal untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir risiko bencana.

"Masyarakat membutuhkan kebijakan konkret, bukan laku gimmick penanggulangan bencana. Kegagalan pemerintah harus ditebus dengan kebijakan konkret. Jangan lagi dipoles dengan gimmick politisasi bencana ekologis," kata Wengky.

Walhi Sumbar meminta pemerintah untuk melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, terutama di daerah-daerah rawan bencana. "Harus dilakukan evaluasi dan penataan ulang pemanfaatan peruntukan ruang kawasan Lembah Anai berbasis KLHS dan analisis resiko bencana. Kegiatan pemulihan kembali fungsi sempadan sungai (juga) penting dilakukan, termasuk mengaudit dan memulihkan hulu DAS," kata Wengki.

Walhi Sumbar mengingatkan pemerintah untuk berani menegakkan regulasi dan kebijakan lingkungan hidup, tata ruang, dan kebencanaan. Wengky menegaskan bahwa pelanggaran dan kejahatan di bidang ini tidak boleh ditolerir.

"Mari kita tetap meningkatkan kesiapsiagaan, memperhatikan informasi resmi dan arahan dari pemerintah, semoga Sumatera Barat segera pulih dari bencana ekologis," ungkap Wengki.

Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam keterangan resminya mengatakan, Pemerintah Sumbar telah melakukan upaya pencegahan potensi banjir lahar dingin yang diakibatkan curah hujan tinggi di sekitar kawasan erupsi gunung Marapi.

Upaya mitigasi dilakukan melalui pemetaan potensi banjir, pengerukan sedimentasi lahar dingin dan pembenahan aliran sungai, serta himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi bencana banjir lahar dingin jika terjadi hujan lebat.

"Sementara untuk jangka panjang, kita sudah membuat perencanaan pembangunan cek dam di 25 aliran sungai yang berhulu di gunung Marapi, serta mempertimbangkan relokasi pemukiman penduduk di bantaran sungai," kata Mahyeldi.

Mahyeldi mengakui, mitigasi jangka panjang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sementara curah hujan tinggi yang terjadi mengakibatkan banjir lahar dingin meluas dan memberikan dampak di luar pemetaan potensi banjir lahar dingin yang telah dilakukan.

Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG, mengungkapkan kondisi geografis Sumatera Barat yang berada di antara Samudera Hindia dan deretan pegunungan Bukit Barisan menyebabkan hujan cenderung terjadi sepanjang tahun dan musim kemarau yang sangat pendek. Dia menghimbau masyarakat tetap waspada dengan potensi cuaca ekstrem setidaknya hingga pekan depan dan terus memantau informasi peringatan dini cuaca ekstrem dan prakiraan cuaca yang dirilis BMKG. "Kami mendukung upaya mitigasi bencana di Sumbar melalui informasi peringatan dini cuaca ekstrem dan prakiraan cuaca," ungkap Dwikorita.