“Riset KNTI menunjukan potret yang memperkuat kenyataan di lapangan bahwa nasib nelayan tradisional butuh kebijakan perlindungan yang lebih kuat dan kebijakan anggaran yang lebih banyak sehingga percaya diri dengan profesinya,” ungkap Dani.

Menurut Dani, nelayan harus mulai didorong menggunakan energi baru terbarukan, karena hampir 80 persen tidak mengetahui tentang EBT. Pemerintah dalam hal ini seharusnya tidak hanya memberikan subsidi bagi motor dan mobil listrik tetapi juga di sektor kelautan khususnya nelayan.

Revrisond Baswir, Ketua Dewan Pakar DPP KNTI menyebut, satu hal terlupakan jika bicara kondisi nelayan adalah bagaimana mendekati keterbelakangan nelayan, apakah dengan pendekatan ekonomi pasar atau pendekatan yang lain. Karena dalam pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam hal ini koperasi.

“Upaya memperbaiki kehidupan nelayan tidak seharusnya dengan ekonomi pasar tapi dengan intervensi negara. Negara belum hadir dalam kehidupan nelayan sehingga adanya praktek pembiaran khususnya dalam sektor kehidupan nelayan,” kata Revrisond.

Revrisond berharap adanya perbaikan dalam logika pasar di sektor kelautan perikanan untuk mengubah kehidupan nelayan. Beliau juga menyinggung terkait dengan Pemilu 2024, menginginkan adanya pemimpin yang melakukan intervensi untuk melindungi nelayan.

“Dengan membiarkan logika pasar bekerja dalam kehidupan nelayan maka dampaknya mengerikan karena direduksi sedemikian rupa, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya tetapi juga merawat kultur kehidupan nelayan seperti sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan masyarakat nelayan,” ungkap Revrisond.

Revrisond mengatakan bahwa momen (Pemilu 2024) sangat bagus bagi KNTI untuk memantapkan gagasan dan dikemas tidak lagi parsial (individu nelayan), tetapi secara komprehensif menjawab semua persoalan nelayan, termasuk menguatkan kelembagaan koperasi nelayan dan kampung-kampung pesisir.