BETAHITA.ID -  Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur (Jatim) membuka potensi besar untuk kriminalisasi masyarakat dan pembela lingkungan, selain memfasilitasi banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Potensinya besar untuk kriminalisasi, apalagi pasal 162 dalam UU Minerba itu karet dapat menimpa siapa saja,” kata Wahyu Eka Styawan, Direktur Walhi Jatim, pada 28 November 2023.

Wahyu mengatakan saat ini kriminalisasi tambang sudah memakan korban di tambang emas Tumpang Pitu. Ada empat warga yang dikriminalisasi, salah satunya Budi Pego. Lalu, ada trio Alas Buluh yang menyuarakan dampak tambang batuan di Desa Alasbuluh, Wongsorejo, Banyuwangi, yang divonis 3 bulan dan dikenai pasal 162. Terakhir, kata Wahyu, dalam proses sidang, masih pasal 162, tiga warga Bojonegoro yang menyuarakan dampak dari tambang batuan.

Saat ini ada sekitar 50 kasus konflik agraria mulai dari kasus hutan, tambang, hingga Proyek Strategis Nasional di berbagai daerah di Jatim.

Wahyu mengatakan, hampir di semua tempat yang mengalami konflik agraria selalu terjadi tindak kekerasan hingga intimidasi oleh pihak aparat, preman, hingga antarwarga itu sendiri.