Penyebab kerusakan lahan gambut lainnya, ujar Didy, adalah pembukaan lahan budi daya ladang berpindah dan  perambahan liar oleh kelompok masyarakat. "Meski persentase yang ditemukan tim BRGM untuk penyebab ini terbilang kecil," kata dia.

Didy mengakui, upaya restorasi gambut belum maksimal, karena sebagian besar gambut yang rusak berada di dalam konsesi perusahaan. BRGM membutuhkan penguatan melalui pengaturan ulang beberapa regulasi untuk melakukan restorasi lahan gambut dalam konsesi.

Peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laely Nurhidayah mengungkapkan, ekspansi perkebunan skala besar diketahui sering kali menyebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Kasus tersebut misalnya terjadi di Desa Lukun dan Temusai, Riau. Di sana ada aktivitas perkebunan sawit skala besar. Pembukaan lahan oleh perusahaan ini menyebabkan terjadinya perubahan hidrologi air di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Laely menyebut, warga desa setempat mengakui ekosistem gambut yang telah mengalami perubahan menimbulkan kekeringan dan rawan terjadi kebakaran.

"Walaupun mungkin di sisi lain mereka menyebutkan bahwa sawit itu menguntungkan bagi mereka secara ekonomi," katanya.

2,5 juta hektare gambut dalam KHG memiliki kerentanan tinggi

Sebelumnya, melalui kajiannya, Pantau Gambut menemukan 2,5 juta hektare lahan gambut dalam KHG di Indonesia berada pada kerentanan kelas tinggi. Dengan kata lain, kerusakan lahan gambut secara ekstrem yang diikuti oleh pelepasan emisi dan zat-zat kimia ke atmosfer akan membahayakan seluruh tatanan ekologi dan sosial di bumi.

Dalam kajiannya itu, Pantau Gambut mencatat, dari total 24,2 juta hektare luas KHG di Indonesia, sekitar 16,4 juta hektare berada pada kerentanan kelas tinggi dan kelas sedang. Kemudian, seluas 2,5 juta hektare dari total 3,8 juta hektare di kerentanan kelas tinggi atau sekitar 65,9% dari kerentanan kelas tinggi berada di area KHG yang memiliki lahan gambut.

Melalui pendekatan analisis proporsi atau persentase antara luas kerentanan kelas tinggi dan luas KHG, KHG Sungai Ifuleki Bian–Sungai Dalik di Provinsi Papua Selatan menjadi KHG dengan proporsi kerentanan karhutla terbesar, karena sebanyak 97% area KHG Sungai Ifuleki Bian–Sungai Dalik berada pada kerentanan kelas tinggi.

Selanjutnya, KHG Sungai Kahayan–Sungai Sebangau di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi KHG dengan kerentanan kelas tinggi karhutla terluas di 2023 dengan luas sekitar 190 ribu hektare. Lalu, KHG Sungai Rokan–Sungai Siak Kecil sebagai KHG terluas di Indonesia memiliki kerentanan kelas sedang sebesar 53% atau sekitar 438 ribu hektare. KHG ini juga memiliki area dengan kerentanan kelas tinggi seluas 78 ribu hektare atau sekitar 9% dari luas area KHG-nya.

Berdasarkan penggabungan data area KHG dan wilayah administrasi provinsi, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan kerentanan karhutla pada area KHG dengan kerentanan kelas tinggi terluas se-Indonesia pada 2023.

Sebanyak 54% dari 3,8 juta hektare risiko karhutla dengan kerentanan tinggi (kerentanan kelas tinggi) di 2023 pada area KHG berada pada area konsesi beserta area penyangganya.

Menurut Pantau Gambut, konsesi dengan izin HGU dan HTI menjadi konsesi dengan izin persentase paling besar yang berada di kerentanan kelas tinggi. PT Sangkowong Sinta di Provinsi Kalimantan Tengah dan PT Bumi Sriwijaya Sentosa di Provinsi Sumatera Selatan menjadi dua perusahaan dengan luas kerentanan kelas tinggi karhutla 2023 yang terbesar pada area KHG yang dibebani konsesi izin HGU.

PT Bumi Mekar Hijau di Provinsi Sumatera Selatan menjadi perusahaan dengan kerentanan karhutla kelas tinggi terluas tahun 2023 pada area KHG yang dibebani konsesi izin HGU. KHG Sungai Kahayan-Sungai Sebangau menjadi KHG yang dibebani konsesi izin HGU dengan kerentanan karhutla kelas tinggi terluas pada 2023.

KHG Sungai Sugihan–Sungai Lumpur menjadi KHG yang dibebani konsesi Izin IUPHHK dengan kerentanan kelas tinggi karhutla 2023 yang terluas.

Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi penanggung jawab KHG yang dibebani konsesi HGU dengan kerentanan kelas tinggi terluas pada KHG yang dibebani konsesi.

Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan menjadi tiga provinsi yang bertanggung jawab pada KHG yang dibebani konsesi Izin IUPHHK dengan kerentanan kelas tinggi karhutla 2023 yang terluas.

Variabel utama kelautan dan atmosfer sekarang konsisten dengan perkembangan kondisi El Nino. Climate Prediction Center (CPC-NOAA) menunjukkan pada bulan Mei 2023 (AMJ) probabilitas terjadinya El Nino sekitar 40% dan bahkan meningkat sangat kuat bulan Juni 2023 (MJJ) probabilitas terjadinya El Nino hingga 80%.

Transisi dari ENSO-netral diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, dengan kemungkinan lebih besar dari 90% El Nino bertahan hingga musim dingin di Belahan Bumi Utara (Desember–Maret). Berdasarkan histori karhutla di Indonesia, umumnya karhutla terjadi pada Februari hingga Maret, kemudian disusul pada Juli hingga Oktober.

Pantau Gambut menemukan sebanyak 5.030 titik panas selama bulan Januari hingga Mei 2023. Pantau Gambut juga menemukan dugaan terjadinya karhutla pada area KHG berada pada 29 lokasi selama Januari hingga Mei 2023. Dari sebanyak 29 lokasi tersebut, sebanyak 10 lokasi berada hanya pada bulan Mei. Hal ini menunjukkan bahwa setelah memasuki musim kemarau dan fase El Nino, kerentanan karhutla di Indonesia semakin meningkat.

Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis menjadi kota/kabupaten yang paling banyak menjadi sebaran karhutla sepanjang bulan Januari hingga Mei 2023. KHG Sungai Rokan–Sungai Siak Kecil juga menjadi KHG dengan yang memiliki jumlah sebaran titik panas terbanyak di Indonesia dalam selang periode bulan Januari hingga Mei 2023.

KHG yang secara historis memiliki catatan pernah terjadi kebakaran dan digunakan sebagai area untuk penggunaan lain seperti food estate atau bahkan konsesi, seharusnya dikembalikan sebagaimana fungsinya sebagai suatu ekosistem gambut yang lestari.