Kemudian, #BersihkanIndonesia mendesak Sekretariat JETP untuk menyampaikan pesan-pesan utama CIPP, baik secara langsung dalam bentuk konsultasi publik, serta dalam format-format terdokumentasi lainnya, seperti lembar fakta, infografis, konten digital, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan yang paling rentan, termasuk pekerja, komunitas yang terkena dampak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, terutama di lokasi lokasi di mana proyek-proyek prioritas JETP akan dilaksanakan, termasuk di daerah terpencil dan pedesaan.

Yang lainnya, JETP diminta mempublikasikan secara luas kesempatan untuk berpartisipasi, setidak-tidaknya dengan menggunakan siaran radio publik dalam Bahasa Indonesia, surat kabar tingkat nasional dan regional/provinsi ,serta outlet media online serta iklan pada media sosial.

Lebih lanjut, #BersihkanIndonesia meminta JETP mengungkapkan seluruh catatan konsultasi publik, ringkasan respon terhadap keberatan, masukan, dan usulan yang diajukan, serta konklusi apakah keberatan, masukan dan usulan dapat diintegrasikan dalam CIPP. Lalu, menunjuk penanggung jawab dan kanal komunikasi yang jelas bagi publik untuk meminta dibukanya basis data, informasi dan dokumen-dokumen pendukung modeling, serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam CIPP.

Sekretariat JETP juga harus memperluas dan mempercepat pembentukan mekanisme pengaduan agar mencakup penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses konsultasi publik CIPP yang sedang terjadi sekarang dan review CIPP di masa mendatang, selain untuk mendukung implementasi proyek-proyek yang didanai JETP. Terakhir, memasukkan akses informasi, partisipasi dan keadilan sebagai salah satu kebijakan pendukung implementasi JETP dalam CIPP, dengan mengakui bahwa hal ini penting untuk mencapai transisi yang berkeadilan.

Permasalahan dalam dokumen CIPP

Direktur Pertambangan dan Energi, Yayasan Auriga Nusantara, Ibrahim Fahmy mengatakan, #BersihkanIndonesia menemukan beberapa permasalahan terkait substansi dokumen CIPP. Permasalahan pertama, rancangan CIPP tidak memperbaiki kemunduran hak akses yang terjadi pada proyek-proyek bahan bakar fosil untuk mencapai transisi berkeadilan.

"Kedua, rancangan CIPP mengakui kesenjangan informasi sebagai tantangan beberapa substansi penting, tapi tidak menyediakan informasi yang dapat membantu publik merumuskan masukan bermakna," kata Ibrahim Fahmy, Rabu (15/11/2023).

Ketiga, dia melanjutkan, target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) on-grid dalam rancangan CIPP menunjukkan ambisi iklim yang rendah. Keempat, prioritas investasi JETP terhadap pembangkit listrik baru menimbulkan pertanyaan tentang memadainya analisis mitigasi kelebihan pasokan dan perburukan kondisi keuangan PLN.

"Yang kelima, tidak ada usulan kebijakan dan investasi memadai yang dapat memastikan peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara on-grid dapat berjalan sesuai target," katanya.

Permasalahan yang keenam, lanjut Fahmy, penghapusan bahan bakar fosil yang terkelola bergantung pada solusi palsu. Yang ketujuh, CIPP tidak mengaktivasi ataupun mengusulkan kebijakan pemungkin solusi-solusi komunitas, seperti PLTS atap, dan membiarkan solusi-solusi ini dalam status quo yang terhambat regulasi.

"Kami #BersihkanIndonesia berharap, Sekretariat JETP bisa membuka pelibatan publik yang lebih luas. Terutama yang menyangkut dengan pembiayaan dan desain teknis pembangunan proyek-proyek transisi energi, yang biasanya berpotensi menimbulkan konflik di tingkat tapak," ucap Fahmy.