BETAHITA.ID - Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyerukan empat sikap mereka terhadap keputusan penolakan uji formil Undang Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Mohammad Ali, Ketua AGRA, penolakan permohonan uji formil UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan keputusan yang merugikan rakyat Indonesia.

Oleh karenanya, sikap pertama AGRA terhadap keputusan MK antara lain, cabut dan batalkan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan seluruh produk hukum pelaksana turunanya yang merugikan seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, hentikan program Reforma Agraria Perhutanan Sosial (RA-PS) karena bertentangan dengan tuntutan sejati kaum tani dan justeru semakin memudahkan kaum tani kehilangan haknya atas tanah. “Kembalikan seluruh tanah kaum tani dan tanah ulayat rakyat yang sudah dirampas tanpa syarat,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis, 5 Oktober 2023.

Ketiga kata Ali, hentikan semua bentuk tindak kekerasan, terror dan intimidasi, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap rakyat yang memperjuangkan tanah dan hak demokratisnya. Bebaskan semua rakyat yang yang dikriminalisasi karena memperjuangkan haknya tanpa syarat. “Dan keempat, jalankan Reforma Agraria sejati dan bangun industri nasional,” katanya.