“Meskipun saat ini ada berbagai persyaratan untuk monetisasi karbon kredit, namun ke depannya peluang untuk memanfaatkan pembiayaan karbon akan menjadi semakin menarik dengan pasar karbon yang diprediksi akan tumbuh signifikan,” kata Illiad, pada hari ke-3 pelaksanaan Indonesia Energy Transition Dialogue (20/9/2023) kemarin

Agar transformasi di sektor ketenagalistrikan berjalan secara cepat untuk mengejar target penurunan emisi yang signifikan, Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan IESR dalam IETD 2023 menyampaikan delapan rekomendasi untuk mempercepat transformasi energi di sektor kelistrikan yang adil di Indonesia.

Pertama, menyusun dan mengajukan transisi energi dan mengaitkannya dengan pembangunan sosial dan ekonomi. IESR dan ICEF menyatakan perlu adanya hubungan yang jelas antara target yang ditetapkan di masing-masing kementerian.

Kedua, tersedianya dukungan yang kuat terhadap pembangunan energi terbarukan dalam lima tahun ke depan. Kesepakatan para pemimpin G20, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan tiga kali lipat kapasitas energi terbarukannya, perlu disikapi secara serius dengan memberikan insentif bagi pasar dan industri energi terbarukan.

Ketiga, meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data energi terbarukan melalui kolaborasi bersama. Data dan informasi energi terbarukan yang komprehensif dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, seperti mengurangi ketidakpastian dalam pengembangan proyek bagi IPP, lembaga keuangan serta operator sistem pendukung sehingga memiliki perencanaan yang lebih efisien dalam pemanfaatan energi terbarukan.

Keempat, menciptakan pusat riset variabel energi terbarukan untuk memperoleh pembelajaran dalam pengembangan energi terbarukan terutama surya dan angin, serta operasi sistem. Hal ini akan mengatasi tantangan pengoperasian sistem yang fleksibel namun tetap andal di tengah ketidakpastian permintaan dan variasi pasokan.

Kelima, mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi energi terbarukan serta mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan tersebut untuk rencana transisi energi secara lokal. Transisi energi perlu melibatkan seluruh pihak, langkah pertama yang bisa dilakukan yakni mengidentifikasi kelompok aktor yang berbeda dan melakukan dialog.

Keenam, meninjau kembali, dan menggabungkan kebijakan dan peraturan untuk memfasilitasi proyek energi terbarukan untuk menemukan tarif yang kompetitif. Penggabungan kebijakan tersebut, paling tidak, dapat mencerminkan target energi terbarukan yang lebih ambisius, penjadwalan proses pengadaan proyek energi terbarukan yang transparan dan reguler, serta mitigasi berbagai risiko dari pengembangan energi terbarukan.

Ketujuh, menjajaki dan menguji struktur pembiayaan termasuk proyek batu bara menjadi energi terbarukan dengan pengembang swasta dan lembaga keuangan serta memanfaatkannya di antaranya melalui skema kerjasama transisi energi yang berkeadilan JETP dan ETM.

Kedelapan, mengutamakan transisi energi sebagai isu utama dalam manifesto politik calon pemimpin nasional dan provinsi menjelang pemilu. Transisi energi akan berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti aspek keterjangkauan dan keamanan energi dalam jangka pendek, dan dampak dari perubahan iklim terhadap penghidupan masyarakat secara umum dalam jangka panjang.

Untuk itu, Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam proses transisi energi. IETD mendorong agar transisi energi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas selama masa kampanye.