Padahal pola peningkatan karhutla yang tidak berubah tiap tahun merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan. Selama ini pemerintah hanya fokus pada upaya tanggap darurat dan kasuistik dibandingkan mitigasi jangka panjang, seperti memastikan kepatuhan konsesi terhadap perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (due diligence).

Penegakan hukum pada perusahaan yang membuka lahan dengan cara bakar juga menjadi masalah lain yang tidak kunjung dianggap serius oleh pemerintah. Kajian Pantau Gambut yang terbit Juli 2023 menyebutkan jika 666 perusahaan yang beroperasi di atas lahan gambut memiliki tingkat kerentanan karhutla yang tinggi.

Fakta ini memperpanjang catatan pada lemahnya komitmen pemerintah dalam menanggulangi rusaknya ekosistem gambut. 

“Tidak kompetennya pemerintah dapat dilihat dari lemahnya penegakan hukum pada perusahaan yang terbukti mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area kerjanya, pemutihan perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi dalam kawasan hutan, hingga kelonggaran bagi konsesi pada area kubah gambut,” ucap dia. 

Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan potensi karhutla terus terjadi di Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Sementara hujan berpotensi mulai terjadi di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua.