Syahroni melanjutkan, informasi mengenai hasil pengawasan dan hasil evaluasi terhadap perusahaan itu menjadi penting, sebab masyarakat bisa lebih waspada dan dapat ikut mengawasi. Syaroni mewanti-wanti agar jangan sampai masyarakat tidak tahu bahwa dirinya berada di lokasi yang sebenarnya berbahaya, karena ada industri yang mencemari lingkungan dan datanya ditutup oleh pemerintah.

Menyembunyikan data pencemaran, imbuhnya, sama saja membunuh warga Jakarta secara perlahan. Karena warga dibiarkan tidak tahu potensi-potensi bahaya yang ditimbulkan oleh industri. Oleh karena itu, Walhi mendorong dinas terkait untuk membuka hasil dan evaluasi dari izin-izin tersebut.

Syahroni juga mempertanyakan peran pengawasan Pemprov DKI terhadap perusahaan yang berada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), karena kondisi udara di dekat kawasan industri itu sangat tercemar.

Seharusnya, masih kata Syahroni, dengan adanya fakta polusi udara di Marunda, Pemerintah DKI langsung mengaudit seluruh izin perusahaan yang berada di kawasan itu untuk menemukan faktor pencemarannya.

Untuk melakukan audit dimaksud, Syahroni mengatakan, Pemprov dapat mengikuti acuan Baku Mutu Emisi Pusat dan juga bisa memperbaharui SK Gubernur mengenai Baku Mutu Emisi Tidak bergerak.

"Pernah pengawasan ini dilakukan, tetapi hasil dari pengawasan-pengawasan tersebut masyarakat tidak diberikan informasi secara utuh, hanya sebatas informasi mendasar saja," ucapnya.

Syahroni menyebutkan negara yang berhasil melakukan audit, seperti Cina, Jepang, Singapura, dengan peran pengawasan pemerintah sangat cepat dan tanggap. Misalnya, tutur Syahroni, di Singapura apabila indikator pencemaran sudah melebihi baku mutu maka perusahaan tersebut ditegur dengan keras.