Menurut Dinar, tugas satgas yang dibentuk oleh perusahaan ini mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja, termasuk di perkebunan kelapa sawit. Jika terjadi, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pendampingan, hingga pemulihan bagi penyintas. 

Di sisi lain, aturan itu juga memastikan bahwa hak buruh perempuan yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual tidak dikurangi. Perusahaan harus menjamin bahwa penyintas tidak menderita kerugian akibat kekerasan yang dialaminya di tempat kerja. Ini termasuk penurunan pangkat atau penolakan promosi yang menimbulkan kerugian materi. 

Selain itu, tidak boleh ada pengurangan upah selama penyintas menghadapi kasus pelecehan/kekerasan seksual. 

Dinar mengatakan pemerintah telah mengadakan sosialisasi dan evaluasi dengan pihak perusahaan. “Kami sudah evaluasi dan sosialisasi, dan bimbingan teknis (bimtek) untuk menghimbau bahwa satgas itu yang membentuk adalah perusahaan,” terang Dinar. 

Dinar mengatakan, sebelumnya pemerintah telah mengirimkan surat edaran yang menghimbau pembentukan satgas pencegahan kekerasan seksual. Namun hingga saat ini baru tujuh provinsi yang telah membentuk. Ini kemudian diperkuat dengan Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 tersebut. 

Untuk memastikan satgas ini dibentuk, Kemenaker bekerja sama dengan dinas provinsi dan kota. Namun Dinar mengatakan ini tetap ada tantangan yakni terkait pengawasan. 

“Ada mediator dari pemerintah di setiap wilayah. Tugasnya adalah memberikan pembinaan kepada perusahaan kelapa sawit. Jika perusahaan atau pekerja meminta, mediator akan datang,” kata Dinar.