Seperti yang dapat dilihat di halaman negara mitra situs web Hannover Messe, fokus Indonesia adalah pada keuntungan dan pertumbuhan: Janji pertumbuhan untuk “seluruh nusantara” merupakan indikasi bahwa eksploitasi alam dan manusia kini membayangi Indonesia bagian timur. Hal tersebut mengarah pada perampasan tanah, penghancuran budaya asli dan lokal, dan hilangnya hutan hujan di Sulawesi, Maluku, Papua, dan banyak pulau kecil lainnya.

“Meningkatkan nilai sumber daya alam” dan “memperkuat struktur industri” menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi puas menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi berniat untuk mempertahankan lebih banyak rantai nilai di dalam negeri.

Ini berarti penciptaan zona industri khusus di mana hak-hak sipil dan tenaga kerja dibatasi, serta perluasan besar-besaran fasilitas manufaktur dan rantai pasokan. Mengingat pengekangan hak-hak sipil dan dominasi ekonomi pasukan keamanan, ini berarti serangan yang lebih kejam terhadap masyarakat, mata pencaharian dan alam mereka .

Perundang-undangan baru seperti “Omnibus Law” untuk penciptaan lapangan kerja dirancang untuk menciptakan lingkungan yang ramah investor, tetapi sebagian besar merusak standar lingkungan dan hak asasi manusia. Kriminalisasi terhadap pembela lingkungan dan hak asasi manusia sedang meningkat, begitu pula serangan kekerasan oleh pasukan keamanan yang bertindak dengan impunitas penuh.

Bagi investor beretika mana pun, kondisi untuk mengamankan bahan baku yang dicari oleh ekonomi global utara paling tidak meresahkan.

Banding oleh aktivis lingkungan dan hak asasi manusia kepada investor

Organisasi Rainforest Rescue, Watch Indonesia!, Stiftung Asienhaus dan International People's Tribunal 1965 mengeluarkan seruan kepada bisnis dan Pemerintah Indonesia. Pertama, meminta jangan berpartisipasi dalam penjualan Bumi. Indonesia memiliki hutan hujan terbesar ketiga di Bumi, yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan iklim.

Kedua, mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan alam dan komunitas adalah kesalahan besar. Investor dari global Utara sedang menghancurkan mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia.

Ketiga, berinvestasi dalam proyek yang merusak menimbulkan risiko besar tidak hanya bagi manusia, iklim, dan keanekaragaman hayati, tetapi juga bagi “keberlanjutan” perusahaan yang terlibat.

"Investasi berdasarkan eksploitasi alam dan manusia tidak berkelanjutan. Mereka tidak hanya menghancurkan mata pencaharian mereka yang terkena dampak langsung, tetapi basis kemanusiaan secara keseluruhan,” ujar Marianne Klute, Wakil Ketua Rainforest Rescue.

Marianne Klute mengatakan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan keanekaragaman hayati dan alam harus menjadi dasar perjanjian dan perjanjian perdagangan.

Raphael Göpel dari Stiftung Asienhaus mengatakan, perampasan tanah di Indonesia harus dihentikan. Hutan terus ditebang dan orang-orang mengungsi demi keuntungan dan diduga atas nama perlindungan iklim--seperti dalam kasus penambangan nikel untuk baterai EV. Investor dalam proyek semacam itu memikul tanggung jawab dan harus memenuhi kewajiban uji tuntas mereka.

Transformasi digital dan transisi energi berkelanjutan adalah kata kunci yang digunakan Indonesia untuk mempromosikan investasi, bantuan keuangan, dan transfer teknologi. Mereka mewakili proyek infrastruktur besar-besaran yang telah mempengaruhi banyak komunitas. Mulai dari sumber air mengering, air minum dan udara tercemar, tanah pertanian hancur dan tempat penangkapan ikan diracuni.

Ini terjadi dengan latar belakang meningkatnya militerisasi dan meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Investor dan pemerintah harus menyadari dampak ini dan bertindak sesuai--sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional seperti Konvensi Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Perlindungan iklim internasional dan penghormatan universal terhadap hak asasi manusia adalah dua sisi mata uang yang sama.