Ulimpa menilai, rencana DOB Malamoi yang diwacanakan "berbasis budaya dan lingkungan" hanyalah sebuah opini yang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat adat. Sepuluh distrik, yaitu Moraid, Klaso, Sainkeduk, Makbon, Kalaili, Sayusa, Sayosa Timur, Maudus, Sunok, dan Klasafet, merupakan hutan terakhir orang Moi. Sementara itu belum terlihat jelas keseriusan Pemerintah Kabupaten Sorong melindungi masyarakat adat Suku Moi.

"Sepuluh distrik itu merupakan sebagai benteng terakhir masyarakat adat Moi. Ini hutan dan tanah adat yang tersisa bagi orang Moi. Tahun 2020 Jhoni Kamaru, Bupati Sorong, mencabut izin perusahaan yang beroperasi di daerah itu, dan sekarang kami sedang berupaya untuk pemetaan wilayah adat."

Ulimpa menyebut, di Kabupaten Sorong telah ada Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, namun pemerintah belum bisa melindungi tanah, hutan adat Moi dari ancaman investasi dan pembangunan.

"Apalagi DOB yang baru disusulkan dengan wacana pembangunan berbasis budaya dan lingkungan ini. Stop tipu masyarakat adat Suku Moi," ujar Ulimpa.

Samuel Mifilit, Juru Kampanye Gerakan Selamatkan Tanah dan Hutan Malamoi menambahkan, selain ancaman kehadiran DOB yang direncanakan beribu kota di Distrik Klaso, masyarakat adat Moi di Lembah Klaso juga terancam pembangunan Bendungan Warsamson.

"Ancaman yang dihadapi masyarakat adat di Klaso bukan hanya DOB, tetapi ada rencana pembangunan bendungan Warsamson. Artinya, hutan dan tanah adat di Klaso dalam ancaman yang serius," kata Samuel.

Samuel berharap masyarakat adat Suku Moi untuk tetap konsisten menjaga tanah dan hutan adat yang tersisa untuk generasi yang akan datang.