"Pencemaran kali ini sangat berdampak bagi kesehatan warga, karena mengeluh gatal-gatal, bahkan ada warga yang mengalami gatal-gatal di sekujur tubuh dan itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Selain itu warga juga mengeluhkan batuk, dan sesak nafas. Saya sendiri juga mengalami gatal-gatal di tangan dan sakit kepala," ujar Cecep, dalam pernyataan tertulis, Jumat (13/1/2023) kemarin.

Pencemaran debu batu bara yang terjadi di Kawasan Marunda, Jakarta Utara, pasca-pencabutan izin lingkungan PT KCN ini menunjukkan bahwa pemerintah mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

"Keberulangan pencemaran debu batu bara di Kawasan Marunda, Jakarta Utara menunjukkan bahwa fungsi pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup oleh pemerintah tidak berjalan. DLH Provinsi DKI Jakarta maupun Sudin LH Jakarta Utara tidak belajar dari kasus KCN di tahun lalu, dan justru membiarkan warga harus merasakan dampaknya lagi secara terus menerus tanpa upaya pemulihan yang dilakukan," kata Jihan Fauziah, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Kasus yang terjadi berulang dialami warga Marunda tersebut dinilai sebagai bukti kuat dari bahaya kecanduan energi fosil batu bara. Pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas terhadap semua perusahaan pencemar dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas perusahaan di sekitar pemukiman Marunda.

Menurut, Rio Tarigan dari Trend Asia, melihat kejadian pencemaran batu bara yang terjadi berulang-ulang di Marunda, Jakarta Utara, pemerintah seharusnya tidak tinggal diam. Rio bilang, kasus berulang Ini bukti bahwa penggunaan energi fosil batu bara itu berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan warga.

"Namun pada faktanya, apa yang dilakukan pemerintah kini justru sebaliknya. Alih-alih menghentikan kecanduan batu bara, dalam Perppu Cipta Kerja Pasal 128 justru para pengusaha diberikan keuntungan melalui royalti 0 persen,” ujar Rio

Kejadian pencemaran batu bara di Marunda ini adalah satu dari sekian banyak bukti bahwa menindak satu perusahaan saja tidak cukup, pemerintah seharusnya melakukan investigasi dan audit menyeluruh terhadap para perusahaan pencemar, serta menghentikan kecanduan energi fosil batu bara.

Publik bisa melihat, pasca pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin lingkungan PT KCN, nyatanya warga masih dihujani dengan debu batu bara yang berdampak pada kesehatan.

“Kami FMRM juga mengajak jajaran pemerintah untuk tinggal dan berkantor di Rusunawa Marunda. Cobalah sebulan beraktivitas penuh di pemukiman kami, sehingga pemerintah tidak hanya menerima laporan warga dan menginvestigasi perusahaan batu bara, tapi dengan beraktivitas di sini, pemerintah bisa merasakan sendiri debu batu bara yang mencemari tempat tinggal kami dan gangguan kesehatan yang setiap hari menghantui kami,” tambah Cecep.

FMRM yang tergabung dalam Tim Advokasi Lawan Batu Bara mengajukan sejumlah poin tuntutan kepada Kepala DLH Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Poin-poin tuntutan itu yakni:

1. Melakukan verifikasi lapangan atas terjadinya pencemaran lingkungan akibat debu batu bara di wilayah Marunda.
2. Memberikan segala macam informasi termasuk di antaranya informasi hasil pemantauan dan/atau penelitian berbasis data ilmiah yang akuntabel dan transparan kepada warga Marunda sebagai bagian dari hak atas informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan hidup.
3. Memberikan jaminan ketidakberulangan dan melakukan berbagai upaya pemantauan, pengawasan serta pencegahan atas terjadinya pencemaran lingkungan akibat batu bara di Wilayah Marunda.