“Kami sebut ini ada kriminalisasi sebab di tahun 2017 dalam operasi tangkap tangan oleh KPK gubernur sempat diperiksa tapi tidak terbukti. lalu di tahun 2018 juga sama. Gubernur juga dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK namun tidak terbukti dan di tahun 2022 kembali dilakukan,” kata Otniel.

Dari upaya namun gagal inilah pihaknya menduga ada upaya mengkriminalisasi. Panitia aksi juga menyatakan akan menghadirkan Ketua DPRP, Ketua MRP dan Sekda Papua. “Gubernur ini representasi politik di tanah Papua dan pimpinan MRP, DPRP serta sekda bagian dari itu yang harus ambil tanggungjawab,” tegasnya.

Tiga pejabat di atas yang nantinya meneruskan aspirasi para pendemo ke presiden.

Namun Otniel menolak jika aksi ini keluar dari konsep membela dan memberi dukungan moril tadi. Bahkan jika ada yang membawa alat tajam dan berlaku anarkis ia mempersilahkan untuk aparat keamanan melakukan tindakan hukum.

“Kami pertegas tak boleh bawa alat tajam, tak boleh mabuk dan tak membawa miras. Semua dalam satu komando tapi jika ada yang menunggangi maka silahkan polisi tangkap sebab tujuan kami hanya untuk mendukung gubernur kami,” ujarnya.

“Kami juga meminta maaf kepada seluruh warga jika dalam aksi demo ini nantinya mengganggu kenyamanan. Pasti menimbulkan kemacetan dan kami dengar ada skeolah yang diliburkan. Sebenarnya kami justru berharap masyarakat tetap beraktifitas seperti biasa sebab ini demo damai,” imbuhnya.

2000 Personel siap amankan unjuk rasa

Sementara terkait rencana aksi ini pihak keamanan nampaknya telah mengantisipasi agenda yang rencana akan digelar dari pagi hingga sore ini.

Sejumlah pejabat dari TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan ikut dilibatkan untuk menyiapkan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Pertemuan dipimpin Wakapolda, Brigjen Pol Ramdani Hidayat dengan mengundang para koordinator aksi demo.

Disini disepakati bahwa pihak keamanan sejatinya menolak dilakukan aksi demo namun pihak kepolisian melindungi upaya penyampaian pendapat selama itu dilakukan masih dalam koridor yang pantas.

Namun kata Kapolresta, Kombes Pol Victor Mackbon pihaknya akan membubarkan jika massa memilih dilakukan long march dan ini disepakati dengan tak ada long march. “Pendemo dari Koalisi Rakyat Papua dan kami menolak aksi demo ini karena belum bisa menjelaskan siapa saja koordinatornya sebab secara aturan jika jumlahnya banyak maka persepuluh orang ini harus ada koordinatornya,” kata Mackbon.

Lakukan penyekatan disejumlah titik dimana dari tujuan Abepura akhirnya geser ke Imbi dan jumlahnya juga terbatas. Lalu jangan sampai menggangu dan membuat ketidaknyamanan. “Kami ingatkan untuk tidak keluar konteks dan kami menolak jika dilakukan longmarch sebab aksesnya sangat sempit dan pasti mengganggu,” kata Victor.

Pihaknya sendiri menyiapkan sekitar 2000 personel gabungan untuk mengamankan aksi ini. “Ada 2000,” tegasnya.

Lalu untuk rekayasa lalu lintas dikatakan sudah disiapkan. Untuk Jalan Irian akan ditutup jadi kendaraan dari Polimak ke Dok V akan diarahkan belok kiri kemudian melewati Hotel Horison Jayapura menuju Jl Percetakan. Lalu di Jl Percetakan juga akan dibuat dua jalur untuk mengakomodir kendaraan dari arah Dok V menuju Polimak.

Kemudian untuk Jalan Dr Samratulangi juga akan ditutup dan semua dialihkan ke Jalan Percetakan. Polisi juga mengingatkan untuk peserta aksi tetap mematuhi aturan yang ada. Tidak membuat perbuatan yang akhirnya merugikan yang lain apalagi harus berproses hukum.

CENDRAWASIH POS|