"Terlebih, Bupati Siak dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau telah merekomendasikan pencabutan izin PT TKWL sejak 2004. Dua rekomendasi ini dan keberadaan masyarakat patut dijadikan dasar mengakomodir hak masyarakat di tanah yang berkonflik,” kata Janes.

PT TKWL memperoleh HGU pada 1998, namun perusahaan ini tidak menggarap HGU-nya hingga 2005. Kondisi ini mengakibatkan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Aktivitas garap masyarakat diklaim perusahaan berada di areal HGU PT TKWL.

Sedangkan masyarakat, mengklaim lokasi yang dikerjakan merupakan bagian dari wilayah Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi Siak 1. Saling klaim hak ini membuat PT TKWL dan masyarakat saling lapor.

Sayangnya, laporan masyarakat belum digubris oleh Presiden, beberapa menteri dan Komnas HAM. Sedangkan laporan PT TKWL di Polda Riau diproses dengan memanggil lima orang masyarakat untuk diminta keterangannya pada Senin, 12 September 2022.

Direktur YLBHI-LBH Pekanbaru, Andi Wijaya mengungkapkan, pemanggilan kepada lima orang masyarakat ini merupakan upaya menghambat pemenuhan komitmen reforma agraria. Padahal komitmen TORA sebagai bagian dari tahapan reforma agraria merupakan janji Presiden.

Upaya PT TKWL menghambat perjuangan masyarakat memperoleh legalitas hak atas tanahnya merupakan bagian menghambat komitmen reforma agraria presiden. Walaupun panggilan yang diperoleh masyarakat hanya permintaan keterangan.

"Kami khawatir ruang ini dimanfaatkan untuk menjerat masyarakat dengan ketentuan "pasal karet" di Undang-Undang Perkebunan. Kami berharap, Polda Riau taat pada perintah Presiden pada Jumat, 3 Mei 2019, dalam pembukaan Rapat Terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Saat itu, Presiden tegas meminta menteri dan perusahaan untuk mengembalikan tanah masyarakat yang lebih dahulu dikuasai dan dikerjakan," kata Andi.

Dalam Rapat Terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan pada 3 Mei 2019, Presiden Joko Widodo menyebut pemukiman dan wilayah hidup masyarakat yang sudah bertahun-tahun di dalam konsesi yang diberikan kepada swasta, maupun BUMN, harus segera diberikan kepastian hukum dan dikembalikan kepada masyarakat. Jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan instruksi ini, cabut seluruh konsesinya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Even Sembiring mengatakan, Menteri ATR/Kepala BPN harus menerjemahkan instruksi presiden dengan segera menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat dengan korporasi. Salah satu preseden penyelesaian konflik ini dapat dimulai dari proses penciutan HGU PT TKWL dan melegalisasi hak masyarakat yang berada di lokasi tersebut.

Sebenarnya, lanjut Even, persoalan penelantaran HGU oleh perusahaan dalam waktu yang panjang tidak hanya dilakukan PT TKWL. Banyak kejadian serupa terjadi di Riau.

"Perusahaan memicu konflik dengan berupaya menggusur dan mengkriminalisasi masyarakat yang sudah bertahun-tahun beraktivitas di lokasi yang legalitas haknya saling bertumpang tindih. Contohnya, seperti konflik yang terjadi antara PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) dengan masyarakat lokal Pulau Mendol,” kata Even.