“Dan peningkatan itu akan membantu kami menghasilkan 100 miliar Dolar AS. Sangat jelas kami akan memilikinya untuk 2023. Saya masih berpikir kami bisa mendapatkannya untuk 2022,” kata Kerry. 

Presiden Biden telah mengumumkan rencana darurat untuk adaptasi dan ketahanan sebagai bagian dari peningkatan upaya AS pada KTT Perubahan Iklim PBB November tahun lalu di Glasgow. Rencana ini akan membantu lebih dari 500 juta orang di negara berkembang untuk dapat mengelola dampak krisis iklim pada tahun 2030. Pemerintah AS bekerja dengan Kongres untuk menghasilkan 3 miliar Dolar AS per tahun untuk program tersebut.

“Ini adalah jenis komitmen terbesar seperti ini yang pernah dibuat Amerika Serikat dalam sejarah kita,” katanya.

Kerry mengatakan semua negara seharusnya mendanai transisi ekonomi untuk mengatasi perubahan iklim. Dunia membutuhkan triliunan, tidak hanya membutuhkan 100  miliar dolar AS.

“Tidak ada satu pemerintah – tidak ada kelompok pemerintah – yang dapat memenuhi defisit 2,5 triliun hingga 4,6 triliun Dolar AS yang kita hadapi untuk mempengaruhi transisi ini,” katanya.

Satu-satunya cara untuk memobilisasi pemenuhan triliunan itu adalah dengan bekerja sama dengan sektor swasta. 

Saat ini AS adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah Cina, dan India di urutan ketiga. Para diplomat dari dua negara terpadat di dunia, juga berbicara di pertemuan dewan, mengkritik kegagalan negara-negara maju untuk memenuhi janji iklim mereka, termasuk 100 miliar dolar AS per tahun untuk negara-negara berkembang.

Wakil Duta Besar China untuk PBB, Dai Bing mengatakan negara maju memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban internasional dibawah perjanjian iklim Paris 2015 untuk menyediakan dana bagi negara-negara berkembang. Negara itu bertanggung jawab atas perubahan iklim dan emisi karbon.

Sebuah studi lembaga think tank menunjukkan permasalahan tidak hanya jumlah total pembiayaan tahunan dari negara-negara maju yang tidak mencapai $100 miliar, tetapi terdapat masalah meningkatkan angka untuk memasukkan investasi hijau sektor swasta dan investasi.

Wakil Duta Besar India Ravindra Raguttahalli mengatakan negara-negara maju tidak hanya gagal menyediakan akses ke pendanaan iklim tetapi juga menjanjikan mitigasi dan menyediakan teknologi untuk mengatasi perubahan iklim.

Sultan Al Jaber, Utusan Khusus Uni Emirat Arab untuk Perubahan Iklim sekaligus Menteri Industri dan Teknologi Maju, mengatakan bahwa pembiayaan iklim adalah salah satu alat paling penting untuk mengelola risiko iklim tetapi janji 100 miliar Dolar AS masih belum tercapai. bertemu.