25 SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang Dicabut di Provinsi Papua

Sumber: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

22 SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang Dicabut di Provinsi Papua Barat

*) Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan

Sumber: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Selain 47 SK persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang dicabut itu, ada pula satu persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan lainnya yang dicabut, yaitu SK.593/KPTS-II/1997
atas nama PT Freeport/PT Pangansari seluas 827 hektare di Mikika, Papua.

Dalam SK.01.MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang ditetapkan pada 5 Januari 2022 itu terlampir pula daftar izin yang dievaluasi. Dalam daftar ini ada 4 persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan--termasuk 1 persetujuan prinsip--yang berada di Tanah Papua.

4 SK itu adalah SK.636/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 atas nama PT Prima Sarana Graha seluas 21.082 hektare (Mimika-Papua), SK.2/1/PKH/PMDN/2018 atas nama PT Sawit Makmur Abadi seluas 28.817 hektare (Nabire-Papua), SK.896/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 atas nama PT Anugerah Sakti Internusa seluas 14.677 hektare (Sorong Selatan-Papua Barat) dan Persetujuan Prinsip SK.S.382/Menhut-II/2014 atas nama PT Surya Lestari Nusantara seluas 36.145 hektare (Merauke-Papua).

Dalam momen yang sama MenLHK Siti Nurbaya juga mencabut 3 PBPH--sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA dan HTI/IUPHHK-HT--seluas total 224.758 hektare. Tiga PBPH itu adalah SK.396/Menhut-II/2005 milik PT Sumber Mitra Jaya I dengan seluas areal 102.250 hektare (Sarmi-Papua), SK.556/Menhut-II/2006 milik PT Sumber Mitra Jaya II areal seluas 52.160 (Sarmi-Papua) dan SK.04/Kpts-II/01 milik PT Irmasulindo (Unit II) seluas 70.380 hektare (Kaimana-Papua Barat).

Kemudian ada satu PBPH lain yang dicabut oleh Menteri LHK pada periode September 2015-Juni 2021 lalu, yakni SK.39/Menhut-II/2009 atas nama PT Global Partners Indonesia seluas 144.940 hektare di Asmat, Papua. Satu SK lainnya, yakni SK.880/Menhut-II/2014 atas nama PT Wahana Samudra Sentosa seluas 79 hektare di Merauke, Papua, masuk dalam daftar perizinan yang dievaluasi.

Berdasarkan catatan Yayasan Pusaka, selain sawit, di Tanah Papua sebenarnya juga terdapat banyak Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang pernah diterbitkan pemerintah. Jumlah PBPH itu kurang lebih 83 izin, 52 izin di Papua dan 31 izin di Papua Barat, yang bila ditotal luasnya mencapai sekitar 12.887.608 hektare. Tapi kini sebagian PBPH itu statusnya sudah dicabut, dibatalkan, ditolak, tidak aktif dan belum beroperasi.

Jangan Lagi Terbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua

Atas pencabutan puluhan izin konsesi di Kawasan Hutan itu, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Yang pertama, pemerintah harus segera memulihkan hak-hak dasar Masyarakat Adat Papua dengan mengakui dan mengembalikan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adatnya, untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan secara adil dan lestari, berdasarkan hukum pengetahuan dan kelembagaan adat, serta teknologi, inovatif yang ramah sosial dan ekologi.

"Kedua, pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab merehabilitasi lahan, sumber pangan serta kawasan hutan yang rusak dan tercemar, melalui program pemberdayaan dan rehabilitasi dengan melibatkan masyarakat adat setempat," Frangky Samperante kata Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Minggu (9/1/2022) kemarin.

Terakhir, Franky meminta pemerintah untuk tidak lagi memberikan kemudahan perizinan, melainkan memberikan sanksi dan disinsentif pada korporasi yang melanggar hukum serta tidak bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi, pemulihan lingkungan, menolak da membatasi pengajuan izin baru.

"Serta mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana peruntukan tata ruang dan fungsi sosial ekologis," kata Frangky.

Ambo Kalagilit dari Suku Moi Kabupaten Sorong juga berharap demikian. Ia berharap pemerintah tidak lagi menerbitkan izin atau persetujuan pelepasan kawasan hutan di Sorong. Ia berharap kepala daerah, baik bupati maupun gubernur juga tidak memberikan rekomendasi untuk persetujuan pelepasan kawasan hutan lagi.

"Pemerintah harus memberikan pengakuan kepada masyarakat adat, serta menetapkan status hutan tersebut menjadi hutan adat," kata Ambo, Minggu (9/1/2022).