Apalagi ambisi ini bertolak belakang dengan pidato Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau COP26 di Glasgow, Irlandia, pada Senin lalu (1/1). Jokowi mengaku memulai langkah untuk merespons perubahan iklim seperti pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terbesar di Asia Tenggara, dan lainnya.

Peneliti Auriga Nusantara, Widya Kartika, beranggapan Presiden Jokowi tak serius membuat komitmen perjanjian internasional. Indonesia sendiri meratifikasi Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim melalui UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The UNFCCC. Seharusnya dengan perundangan ini, kata Widya, Indonesia melakukan upaya penurunan emisi 29 persen dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030. 

Tapi kenyataannya dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, Jokowi masih merencanakan PLTU sebesar 13,8 gigawatt (GW) dengan rincian PLTU mulut tambang 3,3 GW dan PLTU non-mulut tambang 10,5 GW.

“Presiden Jokowi tidak serius dalam setiap komitmen-komitmen perjanjian internasional yang ditandatangani atau disepakati, motifnya apakah hanya mengejar simpati dari global,” ucap dia pada Jumat (5/11). 

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi, mengungkapkan selama ini pemerintah selalu melakukan kebijakan kontradiktif soal penekanan karbon. Pemerintah, melalui menteri ESDM berkomitmen dan menyetujui poin kesepakatan yang tertuang Global Coal to Clean Power Transition Statement namun Indonesia tidak mau berkomitmen menghentikan Izin pembangunan PLTU baru sebagaimana tertuang dalam poin ketiga deklarasi tersebut. 

Selain itu RUPTL 2021-2030 menyebutkan akan mempensiunkan dini 5,5 GW PLTU batu bara namun terus membangun 13,8 GW. 

"Pembangunan PLTU batu bara baru harus dihentikan, seiring dengan mempensiunkan dini PLTU yang ada. Untuk apa negara ini terus membangun energi kotor, jika suatu saat nanti tidak ada lagi tempat yang layak huni akibat bencana iklim," ujarnya.