Baca juga: LIPI Dapatkan Sekuens Genom Utuh Virus SARS-CoV-2, Ini Manfaatnya

Maka masyarakat di daerah yang rawan terjadi karhutla di masa pandemi Covid-19, bisa jauh lebih banyak mengalami gangguan fungsi paru dan bisa menaikkan angka kematian.

Forum diskusi Cegah Deforestasi ini diselenggarakan sebagai upaya merespon kondisi pandemi Covid-19 yang berpotensi semakin buruk saat terjadi bersamaan dengan deforestasi dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bila tidak tertangani dengan baik, hal ini telah menjadi bencana ganda yang berakibat fatal bagi kesehatan masyarakat.

Webinar yang dipandu Wahyu Dhyatmika, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Monica Nirmala, Senior Public Health Advisor Yayasan ASRI; Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan; Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI; Doni Monardo, Ketua SATGAS Covid-19/Kepala BNPB; serta Nila Moeloek, Menteri Kesehatan RI 2014-2019 sebagai Keynote Speaker.

Sebagai aksi riil pencegahan, ASRI berinisiatif mendorong para profesional kesehatan di Indonesia untuk menyerukan pencegahan karhutla di era pandemi melalui surat terbuka bagi Presiden Joko Widodo. Surat terbuka tersebut ditandatangani oleh lebih dari 500 tenaga kesehatan profesional dan dibacakan oleh dr. Arif Wicaksono, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura di tengah webinar.

Menurut Monica Nirmala, pencegahan karhutla serta deforestasi secara umum adalah upaya terintegrasi menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dan dunia. Hal ini penting, mengingat situasi Covid-19 yang rumit sehingga tidak perlu semakin terbebani bencana asap karhutla.

“Jangan melihat hutan hanya sebagai sesuatu yang bisa dicairkan atau dilikuidasi, tetapi bagaimana melihat hutan itu sebagai rumah dan juga sebagai paru-paru, hati serta sistem imun bagi kita umat manusia di dunia,” ujar Monica Nirmala.

Berdasarkan analisis MADANI Berkelanjutan, terjadi perluasan area potensi terbakar (APT) dari 18.000 hektare di bulan Juli jadi 84.000 hektare di bulan Agustus. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih waspada dan berusaha maksimal agar bencana yang lebih buruk dapat dihindari.

“Jadi, sederhananya kalau hutan kita rusak, terdegradasi, punah, dan gambut kita kering, maka kebakaran akan mudah terjadi. Kalau kebakaran terjadi, masyarakatnya sakit-sakitan, setidaknya asma, generasi apa yang diharapkan untuk menyongsong Indonesia di umur 100 tahun mendatang?” ujar Teguh Surya.

Situasi kebakaran hutan dan lahan akan bertambah buruk dimasa depan, jika RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menuai kontra dari masyarakat disahkan. RUU Cipta Kerja berpotensi merusak dan menggunduli hutan lebih cepat di Indonesia. “RUU Cipta Kerja layak dihentikan pembahasannya oleh pemerintah dan wakil rakyat, untuk kemaslahatan umum, karena akan sangat merugikan dalam jangka panjang jika RUU tersebut disahkan,” tambah Teguh.

Kajian MADANI menjelaskan ada 5 provinsi yang terancam kehilangan seluruh hutan alamnya jika RUU tersebut disahkan, yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Dan ada beberapa provinsi terancam kehilangan seluruh  hutan alam di luar area yang sudah dilindungi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB), yaitu Kalimantan Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Jambi.

Menurutnya, terdapat 3 faktor yang berpengaruh pada kenaikan atau penurunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap tahun, yaitu perubahan tutupan lahan, masifnya perizinan pembukaan lahan dan fungsi ekosistem gambut. Idealnya, dengan mengetahui faktor-faktor ini akar masalah pun semakin jelas dan upaya mitigasi seharusnya dapat dilakukan sejak dini.

Menanggapi hal ini, Andi Akmal Pasluddin justru menyatakan dukungannya pada segenap upaya yang dilakukan para aktivis lingkungan dalam mencegah terjadinya deforestasi. Sedangkan, Doni Monardo mewakili pemerintah dalam penanganan karhutla sekaligus pandemi Covid-19 menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berusaha mengurangi resiko kebakaran hutan dan memprioritaskan pencegahan di wilayah yang berpotensi tinggi terpapar Covid-19.

TEMPO.CO | TERAS.ID