Sepanjang 2013-2022, pembeli utama sawit Indonesia adalah pasar domestik sebesar 33,6%. Kemudian disusul India (12,5%), Eropa (8,7%), China (8,4%), dan Pakistan (5,4%). Sawit Indonesia juga diekspor ke Bangladesh (2,9%), Mesir (2,4%), dan Amerika Serikat (2,3%). 

Berdasarkan data Trase, sepanjang 2013-2022, rantai pasok produk sawit Indonesia terpapar deforestasi. Mayoritas masuk ke dalam pasar domestik (53,5%), Tiongkok (7,78%), dan India (6,12%). Sementara itu Uni Eropa terpapar deforestasi dalam rantai pasoknya sebesar 4%. 

Dari empat tujuan ekspor ini, hanya Uni Eropa yang memberlakukan sistem keberlanjutan melalui regulasi uji tuntas deforestasi (EUDR), termasuk untuk komoditas kelapa sawit. Namun per 2 Oktober 2024, Komisi Uni Eropa telah mengumumkan akan mengajukan proposal penundaan regulasi tersebut hingga 12 bulan sejak rencana awal pada Desember 2024.  

“Hingga penundaan ini diumumkan, kemungkinan yang bisa disimpulkan saat ini adalah bahwa ‘sawit kotor’ ini kemungkinan diserap di pasar domestik, Tiongkok, dan India,” kata Kamal. 

Pemutakhiran data tersebut juga melihat produksi minyak sawit mentah (CPO) mengalami kenaikan. Di sisi lain, deforestasi juga cenderung mengalami peningkatan setelah menurun secara signifikan pada periode 2014-2021 selama pemberlakuan moratorium perizinan sawit sejak 2018 dan kemudian berakhir pada 2021. 

Data sawit Indonesia yang terpapar deforestasi di pasar domestik dan global. Data: Trase.earth

“Namun pada 2022, dan memasuki 2023, deforestasi cenderung meningkat kembali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kami khawatir ke depan tren ini berlanjut atau luas kehilangan tutupan hutan itu bertambah,” kata Kamal. 

Direktur Eksekutif WW Indonesia Aditya Bayunanda mengatakan, platform ketelusuran yang lengkap sangat bermanfaat untuk parapihak dalam industri sawit. “Ini sangat relevan. Walau EUDR ditunda selama setahun, hal yang sudah terlihat adalah bahwa pasar akan bergerak ke arah yang lebih ramah lingkungan dan iklim. Salah satunya komoditas tidak menimbulkan deforestasi,” katanya. 

“Transparansi dan ketelusuran ini tidak hanya berlaku bagi sawit, tetapi juga komoditas pertanian lainnya. Maka tinggal bagaimana mempersiapkan infrastruktur ketelusuran, jangan sampai jadi momok besar untuk Indonesia,” katanya. 

Ketua Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Ristika Putri Istanti mengatakan, sistem ketelusuran membutuhkan data. Namun saat ini ketersediaan data menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, termasuk informasi terkait deforestasi. “Data dibutuhkan di daerah, untuk membangun baseline agar pemerintah daerah memiliki skenario mitigasi dan supervisi terkait deforestasi di daerahnya sendiri,” kata Ristika. 

Tren deforestasi akibat industri kelapa sawit kembali meningkat sejak berhentinya moratorium sawit pada 2021. Data: Trase