Meskipun Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi kapasitas batu bara yang terhubung ke jaringan listrik hingga hampir setengahnya antara 2030 dan 2045 lewat Just Energy Transition Partnership (JETP), pemerintah ternyata berencana untuk meningkatkan kapasitas PLTU batu bara untuk industri hingga dua kali lipat (dari 14,2 GW menjadi 32,7 GW) guna mendukung industri mineral transisi yang masif berkembang saat ini.

Akibatnya, ekspansi PLTU captive akan menyebabkan peningkatan kapasitas batu bara Indonesia secara keseluruhan hingga 2045 yang akan merusak upaya pengurangan emisi rumah kaca yang telah dicapai melalui pengurangan penggunaan batu bara.

Juru kampanye keuangan Recourse, Daniel Willis, mengatakan saat ini Bank Dunia tidak menyadari risiko yang ditimbulkan oleh PLTU captive terhadap manusia dan planet ini. Menurutnya, akan menjadi sebuah ironi besar apabila atas nama pembiayaan produksi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk transisi energi terbarukan MDB juga membiayai ekspansi cepat proyek batu bara yang merusak iklim.

"Kelompok Bank Dunia harus fokus untuk mendukung proyek-proyek iklim yang tidak merugikan, dan yang mempercepat, bukannya menghambat, dekarbonisasi industri," ujar Willis, dalam sebuah rilis, Rabu (10/7/2024).

Bersamaan dengan laporan ini, diterbitkan pula sebuah studi kasus tentang dampak pengolahan nikel dan pengembangan batu bara di Pulau Obi yang menyebabkan polusi udara, menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat, meningkatkan kemiskinan, hingga berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati.

Juru Kampanye Energy Policy and Finance Trend Asia, Novita Indri, mengatakan, proses transisi yang masih menyisakan ruang untuk penggunaan batu bara tidaklah tepat dan berkeadilan. Justru hal ini hanya akan membawa kita ke ambang kegagalan untuk mencapai Perjanjian Paris dan menambah kerusakan hingga penderitaan bagi lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

"Lebih dari itu, hal ini membawa kita semakin jauh dari transisi yang berkeadilan," ujar Novita.

Bank Dunia diharapkan untuk menutup celah dalam kebijakannya serta memastikan tak ada lagi dukungan untuk proyek-proyek batu bara untuk PLTU khusus industri. Begitu pula dengan lembaga-lembaga yang tergabung dalam MDB untuk meningkatkan transparansi investasi perantara keuangan dan mendorong investor yang telah mendukung proyek-proyek batu bara untuk memberikan tindakan perbaikan bagi masyarakat yang terdampak.

Direktur Eksekutif Inclusive Development International, David Pred, berpendapat pembangkit listrik tenaga batu bara, apa pun bentuk penggunaannya, memiliki dampak yang sama terhadap manusia dan lingkungan. Baik pembangkit listrik maupun proyek-proyek yang bergantung padanya tidak dapat disebut ramah lingkungan.

"Dan mereka seharusnya tidak mendapatkan dukungan--secara langsung maupun tidak langsung--dari Bank Dunia atau lembaga mana pun yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan," ucap Pred.